KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo dan PT Angkasa Pura I akan bersikap tegas dalam proses percepatan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Termasuk pengosongan lahan yang saat ini masih dihuni kelompok warga penolak bandara.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan sikap tegas yang dimaksud yakni berpegang teguh pada aturan yang ada. Apapun yang terjadi di lapangan, proses itu harus segera dituntaskan.

Ketegasan yang dimaksud tidak berarti dalam bentuk emosional dan sarat ancaman maupun konflik fisik. Pemkab Kulonprogo, AP I dan Kepolisian akan bahu membahu menyelesaikan semua persoalan sebaik-baiknya.

“Posisi saling berhadapan dengan warga penolak tentu tidak bisa dihindari. Namun sudah tidak ada alasan lagi untuk mundur,” kata Hasto.

Pemkab Kulonprogo bersama pihak terkait akan berusaha mengambil sikap tegas dengan risiko terkecil. “AP I dan kepolisian bisa duduk bersama untuk melakukan perhitungan, jika plilihannya tetap pahit, pilih kadar kepahitannya yang paling rendah,” kata Hasto.

Dijelaskan, proyek pembangunan bandara sudah memasuki babak baru setelah seluruh lahan Izin Penetapan Lokasi (IPL) terakuisisi 100 persen dan beralih kepemilikannya kepada negara (AP I). “Bidang-bidang tanah itu juga termasuk milik warga yang masih menolak program pembangunan tersebut,” kata Hasto.

Menurut dia, sikap tegas akan diambil karena posisinya sudah saling berhadapan. Sementara target operasional NYIA tinggal menyisakan satu tahun, tepatnya April 2019. Artinya, upaya penuntasan pembersihan lahan termasuk penutupan jalan Daendels tetap dilakukan.

“Cepat atau lambat pembersihan dan penutupan jalan tetap dilakukan. Bukan berarti kekejaman, tapi ini merupakan bagian dari ketegasan untuk keep on the track mengikuti legal formal batasannya. Ketegasan untuk tetap mengikuti aturan,” ujar Hasto.

Dia masih berniat melakukan pendekatan kepada warga penolak dan akan menemui mereka. Saat ini masih ada 17 rumah di Glagah dan 14 rumah di Palihan yang masih berdiri dan dihuni warga penolak bandara dari kelompok Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).

“Saya sebagai pamong akan kembali mencoba meyakinkan mereka bahwa rumahnya akan tergusur. Sekaligus memastikan pindahnya ke mana, kebutuhannya apa saja, kerepotannya apa?” kata Hasto.

Juru Bicara Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama mengatakan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Daendels harus dilakukan. Memastikan keselamatan kerja di proyek tersebut.

“Kami menunggu langkah Pemkab Kulonprogo. Waktu sudah semakin mepet, mereka (warga penolak) segera pindah saja tanpa ada penentangan sehingga kami tinggal melanjutkan pembangunan,” kata Agus.

Jika surat perintah pengosongan turun, secara legal AP I bisa melakukan tindakan apapun di lapangan. “Namun, tetap yang dinomorsatukan adalah seperti yang disampaikan pak Bupati, tetap harus diupayakan cara cepat sekaligus tepat,” kata Agus. (tom/iwa/mg1)