TEATRIKAL: Anggota KNCI DIJ bersenapan memperagakan petugas Kemenkomnfo di Lapangan Karang, Kotagede, Jogja Rabu (29/3). Target mereka para pengusaha konter kartu seluler. (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

JOGJA – Lapangan Karang di Kotagede, Kota Jogja, mendadak jadi kuburan masal Rabu (28/3). Bukan kuburan jasad manusia. Tapi simbol matinya usaha konter kartu seluler di DIJ. Para pengusaha konter kartu seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) merasa dikebiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Peraturan Menkominfo No 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Peraturan tersebut membatasi setiap satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa dipakai untuk meregistrasi maksimal tiga SIM card per provider. Padahal, hasil pertemuan 7 November 2017 antara anggota KNCI dengan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika di Jakarta menyebutkan bahwa pengusaha konter seluler bisa melakukan registrasi NIK untuk SIM card ke empat dan seterusnya di tiap provider yang ada di Indonesia.

“Kami dijanjikan seperti itu. Tapi sejak registrasi ulang ditutup pada 28 Februari lalu, hanya gerai operator dan mitra dealer provider seluler yang bisa melakukannya,” beber Penasehat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KNCI Muhammad Ulil Albab di sela aksi teatrikal matinya pengusaha konter kartu seluler.

Konter yang akan meregistrasi SIM card ke empat dan seterusnya harus mengurus di gerai operator seluler. Dengan kebijakan tersebut Ulil menuding Kemenkominfo telah bertindak diskriminatif. Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal mematikan konter-konter kecil.

Ulil mengatakan, larangan konter melakukan registrasi NIK untuk SIM card keempat dan seterusnya sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Omzet konter diklaim anjlok hingga 70 persen.

Dicontohkan, sebelum adanya peraturan tersebut 90 persen transaksi di konter berupa pembelian kartu perdana, khususnya yang berisi kuota internet. Sisanya pembelian pulsa. Banyaknya pembeli kartu perdana disebabkan operator menawarkan harga murah dengan kuota internet besar di kartu perdana. Hal itulah yang mendorong masyarakat cenderung beli kartu perdana hanya untuk sekali pakai. Kemudian dibuang ketika kuota habis. “Jual satu kartu perdana untungnya bisa Rp 3 ribu. Kalau pulsa paling hanya Rp 500,” ungkapnya.

Dengan aturan baru tersebut Ulil khawatir akan terjadi pergeseran karakter konsumen dalam membeli kuota internet. Bukan lagi di konter kecil, melainkan di toko-toko modern atau memanfaatkan fasilitas perbankan. “Kalau konter hanya sebagai tempat beli pulsa jelas kalah dengan toko modern yang pasang tariff lebih murah karena ada subsidi silang,” ucap Ulil.

Atas kondisi itulah anggota KNCI DIJ dan Jawa Tengah menggelar protes lewat aksi teatrikal. Mereka menampilkan adegan petugas Kemenkominfo ibarat tim eksekutor dengan pengusaha konter sebagai sasarannya. Setelah ditembak mati, pengusaha konter lantas dikuburkan di kuburan masal tersebut.

“Aksi ini merupakan bentuk perlawanan kami kebijakan Kemenkominfo,” tegasnya.

Ulil berharap, Kemenkominfo menepati janji dengan tidak membatasi pengusaha konter dalam registrasi SIM card perdana seluler.

Jika aspirasi mereka tidak ditindaklajuti, KNCI DIJ berencana mengerahkan massa lebih besar untuk berunjuk rasa di Titik Nol Kilometer Jogja pada Senin (2/5). Para pengusaha konter akan mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarga masing-masing.

Humas Dewan Pimpinan Wilayah KNCI DIJ dan Jawa Tengah Ardana Riyana menambahkan, para pengusaha konter mendukung pemerintah dalam upaya meregistrasi ulang semua kartu prabayar di tangan masyarakat.

Soal kebiasaan konsumen yang hanya membeli kartu perdana untuk sekali pakai dan dibuang merupakan tanggung jawab individu yang bersangkutan.

“Kalau masyarakat ingin beli kartu perdana karena lebih murah apa harus dilarang,” ujarnya setengah bertanya.

Menurut Ardana, di wilayah DIJ dan Jawa Tengah terdapat lebih dari tujuh ribu konter. Tiga ribu di antaranya di DIJ. Kebijakan Kemenkominfo bukan saja bakal mematikan pengusaha konter, tapi juga bakal menimbulkan banyak pengangguran. Apalagi setiap konter rata-rata mempekerjakan empat orang. Konter juga merupakan lapangan kerja bagi masyarakat. (pra/yog/mg1)