BANTUL – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul konsisten menjaga kinerjanya di bidang legislasi. Walaupun telah memasuki tahun politik. Hal itu dibuktikan dengan daftar program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2018. Setidaknya ada 24 rancangan peraturan daerah (raperda) yang bakal dibahas parlemen Kabupaten Bantul.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Bantul Surotun, 24 raperda ini tak sepenuhnya inisiasi atau prakarsa DPRD. Dari jumlah itu, 11 di antaranya merupakan prakarsa eksekutif. “Prakarsa teman-teman DPRD ada 13 raperda,” jelas Surotun di kantornya pekan lalu.

Politikus PAN ini tak menampik daftar raperda dalam propemperda tak sedikit. Butuh waktu panjang untuk mengejar serangkaian pembahasannya. Kendati begitu, Surotun optimistis DPRD Bantul sanggup menuntaskannya. Toh, pembahasan 24 raperda ini telah terjadwal. Mulai di triwulan satu hingga triwulan empat.

Pada triwulan satu, contohnya. Ada enam raperda. Surotun memastikan, pembahasan keenam raperda ini on the track. Daftar raperda triwulan satu hingga triwulan empat lihat grafis. “Ke enamnya sudah dibahas semua,” ucapnya.

Ketika disinggung mengenai daftar propemperda DPRD Bantul sering di atas 20 raperda, Surotun tak membantahnya. Surotun beralasan banyaknya jumlah raperda yang dibahas setiap tahunnya ini bukan tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakanginya. Yang paling mendasar adalah kebutuhan regulasi.

“Agar ada kepastian hukum. Toh, ini juga untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Senada disampaikan Anggota Bapemperda DPRD Bantul Gayuh Pramuditha. Menurutnya, propemperda merupakan desain kerangka kinerja legislasi. Acuannya adalah kebutuhan regulasi. Kendati begitu, politikus Partai Gerindra ini tak menyanggah daftar propemperda berpotensi mengalami perubahan.

“Sangat mungkin (berubah). Karena bisa saja ada kebutuhan regulasi yang sangat urgent di tengah perjalanan nanti,” katanya.

Wakil Ketua III DPRD Bantul Arni Tyas Paluppi melihat, kuantitas daftar propemperda 2018 turun dibanding 2017. Tahun lalu ada 28 raperda yang masuk dalam daftar propemperda. Kendati begitu, politikus Partai Golkar justru mengapresiasinya. Itu menunjukkan Bapemperda selektif. Di sisi lain, raperda yang akan dibahas memang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. “Tidak latah dengan mengadopsi regulasi daerah lain,” tambahnya. (zam/ila/mg1)