SLEMAN – Puluhan warga Dusun Depok, Ambarketawang, Gamping menggeruduk Kantor Desa Ambarketawang, Senin (26/3). Kedatangan mereka guna menuntut Kepada Dusun (Kadus) Depok Muhammad Haris Zulkarnaen mundur. Penyebabnya warga merasa tidak sreg dengan kepemimpinan Kadus muda tersebut.

Warga diterima langsung oleh Kades Ambarketawang Sumaryanto. Terlihat pula Kadus Depok Haris di Balai Desa. Warga ikut berdialog, termasuk yang menuntut Haris agar mundur.

“Ini sudah kali ke empat warga melakukan aksi demo, sebelumnya juga pernah di Kantor Kecamatan. Harapannya mundur paling lambat besok pagi (hari ini). Jika masih menjabat maka kami akan menggeruduk kediamannya,” tegas perwakilan warga Adi Ryanto.

Dalam pertemuan sebelumnya, Haris telah mendapat ultimatum warga. Bahkan hasil pertemuan memberikan waktu Haris untuk sosialiasi kepada warga. Hanya, warga mengklaim jangka waktu enam hingga delapan bulan tidak ada perubahan.

“Warga menolak sepenuhnya, dibuktikan dengan mundurnya para pengurus RT, RW dan ketua pemuda. Sejak itu pemerintahan dan program di Dusun Depok tidak berjalan, kami hanya minta Haris turun,” ujar Ketua Forum Warga Peduli Depok itu.

Diterpa penolakan, Haris bergeming. Pria berumur 30 tahun ini keekeuh tetap ingin menjabat. Alasannya pengangkatannya sah secara hukum dan administrasi. Dia juga mengikuti proses seleksi perangkat dusun secara terbuka.

Haris menuturkan, awalnya ada lima orang yang mendaftar. Dalam proses musyawarah desa hanya lolos empat orang. Seluruhnya mengantongi minimal dua suara dari perwakilan warga dusun. Berlanjut pada seleksi tahap kelengkapan syarat-syarat lolos tiga peserta.

“Lalu saat tes tertulis dan praktik hanya diikuti dua peserta dan saya yang lolos. Penolakan sudah ada sejak proses seleksi berlangsung,” katanya.

Hanya, dia mengakui tidak memiliki kedekatan sosial. Meski lahir di Dusun Depok, Haris mengaku tidak dekat dengan warga dusun tersebut. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama warga melakukan penolakan.

“Secara sosial memang ada penolakan, tapi saya tetap menjabat karena sudah sumpah jabatan. Secara administratif juga tidak ada pelanggaran. Jika warga ingin meningkatkan ke PTUN, silakan,” ujarnya.

Kades Ambarketawang Sumaryanto tidak bisa menyembunyikan dilemanya. Di satu sisi dirinya tidak bisa menurunkan kadus. Salah langkah dirinya justru bisa dijerat karena melanggar hukum. Sementara penolakan dari warga terus terjadi dan cenderung frontal.

Pencopotan jabatan bisa terjadi apabila terjadi permasalahan dan pelanggaran. Syarat-syarat pencopotan kadus di antaranya meninggal dunia, faktor usia, dan tidak bisa menjalankan ketugasan sebagai perangkat. “Saya tidak bisa begitu saja mencopot karena ada aturannya. Tapi saya juga tidak ingin konflik sosial ini terus berlanjut. Saya sempat menawarkan menjadi staf Pemdes jika dicopot, tapi yang bersangkutan (Haris) belum berkenan,” katanya.

Aksi demo di Kantor Desa ternyata membuat pelayanan Pemdes tidak optimal. Salah satu warga Dusun Mejing mengaku menunggu lama untuk mengurus surat-menyurat. Padahal dia datang bersama anak dan saudaranya untuk mengurus administrasi. (dwi/ila/mg1)