BANTUL – Ini peringatan bagi anggota DPRD Bantul. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kesadaran para wakil rakyat melaporkan harta kekayaannya sangat rendah.Persentasenya hanya 4,44 persen.

Merujuk data lembaga antirasuah itu, hanya ada dua orang yang menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2017. Padahal, total jumlahnya mencapai 45 orang.

“Ini berarti 94,56 persen (anggota DPRD) belum melapor,” kritik Koordinator Unit Kerja Korsup Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha saat ditemui usai memberikan materi dalam Pengarahan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Parasamya, Senin Senin (26/3).

Ditegaskan, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Ini merujuk Undang-undang No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Peraturan KPK No. 7/2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Bahkan, setiap penyelenggara negara harus bersedia diperiksa kekayaannya. Mulai sebelum, sedang hingga sesudah menjabat.

Kewajiban serupa juga berlaku bagi pejabat aparatur sipil negara. Mereka wajib melaporkan harta kekayaannya. Mulai pertama menjabat, promosi, mutasi hingga pensiun. Asep menekankan, pelaporan harta kekayaan ini sebagai salah bentuk pencegahan tindak pidana korupsi.

“Ini bisa menjadi alat penindakan andai ada perkembangan kekayaan (bukan dari penghasilan resmi),” tegasnya.

Guna mendorong penyerahan LHKPN, Asep bakal menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, menyurati pimpinan DPRD. Sebab, ada sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang mbalela. “Sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Asep juga menyinggung hubungan antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan legislatif. Terutama terkait dengan lobi-lobi kebijakan. Karena itu, Asep meminta bupati bertindak tegas kepada OPD. Itu untuk mengantisipasi agar tidak terlibat main mata dengan legislatif. “Sebaliknya, tidak boleh ada lobi-lobi kepada OPD,” pintanya.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo membenarkannya. Politikus PDIP ini berdalih mayoritas anggota DPRD Bantul belum memahami mekanisme pengisian LHKPN. Bukan karena menutupi harta kekayaan. “Karena faktor SDM (sumber daya manusia) dan usia (tua),” dalihnya.

Kendati begitu, Hanung mengaku tidak akan tinggal diam. Pimpinan DPRD bakal menginisiasi pembekalan terkait pengisian LHKPN kepada seluruh anggota. Agar LHKPN 2018 terisi. “Toh sekarang ada e-LHKPN,” tambahnya. (zam/ila/mg1)