SEBAGIAN warga lega mendapat kepastian pencairan ganti rugi lahan hasil diskresi. Namun ada sebagian warga yang belum puas sebab ganti rugi dinilai kurang.

“Masih ada warga yang merasa asetnya kelewatan tidak dihitung seperti di tegalan ada sumur dan peralon belum kehitung,” kata Humas Wahana Tri Tunggal (WTT) David Yunianto.

Warga eks-WTT juga ada yang mengeluh memiliki enam bidang namun yang terbayarkan hanya satu bidang tanah. “Terkait hal itu sudah ditanyakan, jika belum ada kejelasan nanti akan ditanyakan ke help desk,” kata David.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo Suardi mengungkapkan pencairan ganti rugi kali ini nilainya sekitar Rp 12 miliar untuk 68 bidang tanah.

“Terkait warga yang belum puas, tentunya saat penilaian oleh tim apraisal independen sudah selesai. Sebab masyarakat sendiri yang menunjukkan, jadi seharusnya sudah klir. Dan ini sudah final, termasuk diskresi juga sudah tidak ada lagi,” kata Suardi.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan warganya yang sampai saat ini masih bersikukuh melakukan penolakan ada sembilan keluarga. Di Pedukuhan Sidorejo ada empat rumah dan di Bapangan empat rumah, sisanya di Pedukuhan Kepek.

“Ganti rugi lahan milik kelompok penolak bandara yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) ini juga sudah diselesaikan melalui penetapan konsinyasi,” kata Agus.

Mengenai eksekusi, Agus mengaku belum tahu kapan akan dilakukan AP I. “Sementara ini belum ada koordinasi soal eksekusi,” katanya.

Kemarin sudah dilakukan pemasangan portal untuk mengalihkan arus kendaraan di Jalan Daendels. “Terutama yang melintas di area NYIA. Kita lihat saja seperti apa,” katanya. (tom/iwa/mg1)