WAKIL Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Pande Made Kutanegara menilai, ketidaknyamanan suasana Kota Jogja tak begitu mencolok karena masyarakatnya masih kuat dengan budaya ewuh pakewuh, saling menjaga dan rumangsa. Itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan Jogja tidak meledak ke luar dan terkesan adem ayem.

“Inilah yang disebut dengan hidden transcript. Kalau begitu tentu ada hidden conflict. Nah, hidden tak nyaman juga ada. Coba kalau terjadinya di kota lain, mungkin sudah menyebar kemana-mana,” ungkapnya.

Dikatakan, seseorang yang bertahan di suatu tempat bukan semata-mata karena kondisi fisiknya. Tapi kondisi sosialnya yang juga nyaman. Ketika fisik kurang nyaman, tapi sosialnya nyaman, maka orang tetap merasa nyaman untuk tinggal. Kondisi Kota Jogja sendiri, menurut Made, tergolong tidak layak huni dari segi kenyamanan.

“Jogja mau dibentuk jadi kota yang seperti apa, itu tidak tampak. Sangat tidak teratur. Begitu banyak iklan yang berserakan, sementara infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kenyamanan hidup kurang tersedia,” ungkap pengamat sosial yang juga ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DIJ.

Made melihat, seiring makin padatnya penduduk membuat kondisi Jogja makin mengkumuh. Hal ini makin memperparah ketidaknyamanan huni Kota Jogja. “Selama ini orang berpikir hanya pinggir kali yang kumuh, padahal sekarang sudah mulai ke daratan,” kata Made.

Hal itu disebabkan oleh sistem warisan dalam tata sosial masyarakat. Setiap orang tua cenderung mewariskan semua harta dan benda kepada anak-anaknya. Keluarga miskin yang sulit membeli tanah atau rumah di luar Jogja. Yang terjadi adalah membagi rumah yang sudah sempit kepada anak-anaknya. “Disekat-sekat pula,” beber dosen Antropologi UGM ini.

Menurut Made, relasi sosial Jogja di masa lalu sangat tinggi. Sebab, Jogja dulunya terbentuk dari kampung urban. Masyarakat hidup dalam struktur dan kultur kampung, bukan perkotaan. Relasi sosial itu kini mulai melemah, sehingga memicu ketidaknyamanan secara sosial. Karena masyarakat Jogja semakin individualis.

“Sudah sumpek di luar, pertemanan lemah. Mestinya ketika daya fisiknya tidak mendukung, daya sosialnya harus naik, agar seimbang,” ungkapnya. “Ketika di rumah sudah sumpek, ke luar juga sumpek, lalu ke mana harus lari?” lanjut Made bernada tanya.

Menurut Made, Jogja masih butuh banyak ruang publik sebagai tempat “pelarian” dari kesumpekan. Pemerintah harus lebih berani membebaskan lahan untuk dijadikan ruang publik. Selain harus diperbanyak, ruang publik harus ditata untuk menciptakan kenyamanan. Baik secara fisik maupun sosial. Memungkinkan banyak orang berinteraksi di ruang publik tersebut. Made melihat, sejauh ini ruang publik yang tersedia hanya menjadi objek sekadar taman. Bahkan ada yang malah berubah fungsi untuk warung tenda pedagang kaki lima atau lahan parkir. Kondisi ini tak memungkinkan seseorang yang mengalami kesumpekan untuk lari ke ruang publik. Padahal, tempat itu mestinya bisa menjadi sarana menyelesaikan persoalan kenyamanan dari segi sosial.

Menciptakan ruang publik baru tak harus membeli lahan. Tapi bisa dengan memaksimalkan fungsi ruang publik yang ada. Misalnya, bangunan dan lingkungan sekolah. Saat hari libur, Sabtu-Minggu, lingkungan sekolah bisa difungsikan sebagai ruang publik bagi masyarakat sekitar.

“Kembangkan sekolah yang rindang, banyak tanaman dan tempat main. Itu akan membuka ruang isolasi private sekolah menjadi private kampung. Jadi pada Sabtu-Minggu itu milik kampung, Senin sampai Jumat milik sekolah,” jelasnya.

Konsep itu sekaligus diharapkan bisa meminimalisasi kebiasaan akan bermain gadget atau sekadar jalan ke mall. Para lansia yang juga tidak punya ruang interaksi juga bisa diakomodasi lewat kegiatan senam pagi mingguan. Dengan begitu, masyarakat pun akan memiliki rasa handarbeni dan ikut menjaga serta merawat lingkungan sekolah terkait.

Menanggapi hasil survei IAP, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menilai banyak kota yang saat ini memiliki hasrat untuk meraih predikat layak huni. Untuk Jogja sendiri, HP, sapaannya, mengklaim tak lagi layak huni, tapi justru menuju nyaman huni. Dia mengukurnya dari angka harapan hidup di Jogja yang mencapai 74 tahun, termasuk tertinggi di Indonesia. Kategori nyaman huni, menurut HP, jika tiga kebutuhan dasar terpenuhi. Yaitu kebersihan, keamanan, dan ketertiban. “Nyaman huni itu mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya,” ucapnya.

HP mengklaim, tak ada infrastruktur yang berkurang di Kota Jogja. Penurunan prosentase luasa ruang terbuka hijau (RTH) lebih disebabkan oleh perubahan perhitungan. RTH di Kota Jogja 18,76 persen atau 6,09 kilometer persegi dari total luas wilayah Kota Jogja 32,5 kilometer persegi. “Sebelumnya bisa 33 persen, prosentase turun bukan RTH berkurang tapi parameter saja yang berubah,” ungkap HP.

Saat ini pemkot berupaya membeli sebanyak mungkin tanah perkotaan untuk dijadikan bank tanah Kota Jogja. Tanah-tanah tersebut untuk pengembangan ruang publik.

Sementara pembangunan kota diarahkan untuk lebih berpihak pada lima hal. Yakni kepedulian gender, kelompok miskin, lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

“Pembangunan kota akan kami selaraskan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Adapun beberapa program yang telah berjalan, seperti kampung ramah anak, kampung panca tertib, kampung tanggung bencana, hingga kampung bebas rokok.”Jogja juga punya 33 kampung sayur yang dikelola warga setempat,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad menambahkan, pemkot saat ini memposisikan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Mereka dilibatkan mulai perencanaan.

Terkait hasil survei IAP Indonesia, Edy mengaku belum mendapat hasilnya. Termasuk parameter apa saja yang digunakan. Kendati demikian, Edy menilai, survei yang diasarkan atas persepsi bisa dipahami secara berbeda oleh tiap individu. Contohnya masalah kemacetan. Secara transportasi memang tidak nyaman, tapi berkah bagi pelaku industri pariwisata dengan banyaknya wisatawan.

Kendati demikian, Edy sepakat bahwa untuk menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat dari sisi transportasi harus dilakukan berbagai upaya. Seperti penyediaan kantong parkir dan mengatur agar bus ukuran besar tidak menumpuk di tengah kota.

Sekadar diketahui, survei IAP Indonesia berbasis pendapat masyarakat kota tentang tempat tinggal masing-masing. Parameternya dari aspek pendidikan, fasilitas kesehatan, pangan, penataan pedagang kaki lima, transportasi, ketersediaan air bersih, hingga tempat ibadah. adapun tujuh besar kota layak huni berdasarkan survei tersebut antara lain, Solo, Palembang, Balikpapan, Denpasar, Tangerang Selatan, Semarang, dan Banjarmasin. (cr3/pra/yog/mg1)