Hasil survei IAP Indonesia memang bukan indikasi mutlak sebuah kenyamanan huni suatu wilayah perkotaan. Kendati demikian, Sekprov DIJ Gatot Saptadi berpendapat bahwa hasil survei tersebut bisa menjadi masukan dalam perencanaan tata kota yang lebih baik. “Seberapa banyak sih yang tak nyaman tinggal di Jogja,” katanya.

Seumpama ada warga Jogja merasa tak nyaman, Gatot menduga lebih disebabkan masalah kemacetan lalu lintas. “Membangun kantong-kantong parkir baru menjadi salah satu upaya pemprov untuk mengatasi persoalan tersebut. Supaya masyarakat tetap nyaman saat berkendara di jalan raya,” tuturnya.

Sementara Kabid Perencanaan Bappeda DIJ Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, rencana pembangnan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan ditargetkan pada dua hal pokok. Yakni pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Rencana membangun ketimpangan wilayah dengan meningkatkan kawasan bangkitan baru. Misalnya, mengoptimalkan keberadaan desa wisata untuk mendukung sektor pariwisata. Sedangkan di sektor pembangunan wilayah, pemprov mendorong pengentasan kawasan kumuh. “Akhir 2019 ditarget 0 persen kawasan kumuh,” katanya. Menurut Dwi, kawasan kumuh masih didominasi lingkungan pinggiran sungai.
Plt Kepala Dinas PUP ESDM DIJ M. Mansur menambahkan, pemprov menyiapkan dana Rp 30 miliar untuk pengentasan kawasan kumuh dalam kurun 2017-2019. “Ada 15 kecamatan di DIJ yang diidentifikasi masuk kawasan kumuh,” katanya.

Khusus Kota Jogja, kanta Mansur, menyedot anggaran cukup besar. Mencapai Rp 12 miliar. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Tegalrejo, Umbulharjo, Mantrijeron, Jetis, Kotagede, Gondokusuman, Ngampilan, dan Mergangsan. (bhn/yog/mg1)