JOGJA – DPRD DIJ tengah menyusun peraturan daerah (perda) tentang energi terbarukan. Diharapkan dalam perda itu tidak membatasi pengembangan teknologi terbarukan lainnya.

Salah seorang pakar energi dari UGM Ahmad Agus Setiawan menyarankan, perda ini tidak menutup kemungkinan pengembangan teknologi energi terbarukan lainnya. Misalnya nuklir maupun fusi hidrogen yang lagi dikembangkan. “Teknologi itu sangat berpotensi di DIJ selain solar cell atau sel surya,” kata Agus dalam public hearing di Gedung DPRD DIJ, Jumat (23/3).

Pria yang juga Asisten Profesor Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan Fakultas Teknik Fisika UGM ini mengatakan, ketidakpahaman masyarakat akan perkembangan teknologi menjadi tantangan besar. Selama ini masyarakat sering menyalahkan keberadaan teknologi dibandingkan manfaatnya. “Padahal teknologi terbarukan sangat dibutuhkan di tengah perubahan dunia yang terus menerus,” jelasnya.

Dia optimistis kehadiran Perda Energi Terbarukan mendorong masyarakat tertantang menghadirkannya dan semua akan bergerak bersama. “Kehadiran energi terbarukan membutuhkan daya dan usaha besar,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Energi Terbarukan Sukamto menjelaskan, aturan itu dibutuhkan guna menyingkapi keterbatasan energi yang selama ini hanya bisa dipenuhi PLN. DPRD berharap, kehadiran Perda Energi Terbarukan menjadi dasar hukum bagi perorangan maupun badan usaha dalam mengadakan teknologi energi terbarukan.

“Harapannya bisa mengatasi permasalahan dasar seperti lahan, pembiayaan, mauun pemasaran,” katanya. Dijelaskan, kegagalan pembangunan pembangkit listik tenaga bayu (PLTB) di Pandasimo, Bantul, karena kendala lahan menjadi pembelajaran penting penyusunan perda.

Meski ditargetkan selesai pertengahan tahun ini, Sukamto memastikan pihaknya akan berhati-hati dalam penyusuan perda ini. “Mengingat Perda Energi Terbarukan yang baru pertama kali di Indonesia akan menjadi rujukan nasional,” jelasnya. (bhn/laz/mg1)