KOMISI D DPRD Kota Yogyakarta Kamis (22/3) mengecek sebuah toko batik di kawasan Patangpuluhan, Wirobrajan, yang diduga melakukan pelanggaran izin usaha dan ketenagakerjaan. Namun, mereka dilarang masuk bagian belakang toko untuk melakukan pengecekan.

Para legislator yang datang bersama tim Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Naketrans) Kota Yogyakarta hanya ditemui pengelola toko di teras dan showroom produk.

Permintaan untuk melihat belakang toko yang diduga sebagai lokasi produksi ditolak. Pemilik toko beralasan, tempat tersebut hanya sebagai toko penjualan batik. Sedangkan produksi batik dikerjakan di rumah masing-masing pembatik. “Pemilik tidak kooperatif dan banyak menutupi, padahal di samping rumah terlihat banyak motor,” sesal anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta R.Ay Diani Anindiati.

Selain Anindiati, turut hadir Wakil Ketua Komisi D Antonius Fokki Ardiyanto dan salah seorang anggota komisi, Suryani.

Anin, sapaannya, merasa ada kejanggalan lain di toko batik tersebut. Pemilik mengaku menjalankan usahanya hanya bersama istri dan putrinya. Padahal di dalam toko terdapat beberapa mesin Electronic Data Capture (EDC). “Sayangnya tim dari Dinas KUKM-Nakertrans Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan penggeledahan,” ungkapnya.

Kendati demikian, berdasar pengecekan tersebut diketahui jika pemilik usaha telah melakukan beberapa pelanggaran. Meski baru beroperasi selama dua tahun.

Pelanggaran lainnya berupa izin tempat usaha dan tidak terdaftar sebagai anggota BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. “Mereka tidak mengantongi izin perubahan fungsi dari rumah tinggal menjadi tempat usaha,” beber politikus Partai Golkar itu.

Dari temuan awal itu Anin minta instansi terkait segera menindak pemilik usaha. Dia juga berharap Pemkot Yogyakarta memastikan bahwa lokasi tersebut tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Sebagaimana laporan dari masyarakat. “Karena kami dilarang masuk, sehingga tak bisa mengecek langsung. Selanjutnya ini menjadi tugas pemerintah untuk memastikan jika di tempat itu memang tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas KUKM-Nakertrans Kota Yogyakarta Rihari Wulandari mengaku hanya berwenang melakukan pembinaan. Sedangkan pengawasan menjadi kewenangan Disnakertrans DIJ.

“Hasilnya tadi (Kamis, Red) mereka mengaku hanya sebagai showroom penjualan, tapi memang belum ada izin usaha dan belum terdaftar keanggotaan di BPJS,” ungkapnya.(*/pra/yog/mg1)