JOGJA – Kepala Disdikpora DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan belum menetapkan penerapan zonasi PPDB SMA dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub masih dibahas. “Belum ada keputusan apapun soal zonasi tersebut,” kata Aji.

Aji mengatakan hal tersebut saat menghadiri audiensi perwakilan komite sekolah SMP se-Sleman di DPRD DIJ kemarin. Acara dihadiri perwakilan komite sekolah, Anggota Dewan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIJ di DPRD DIJ.

Aji mengatakan penerapan zonasi diharapkan sekolah menjadi lebih efisien, hemat waktu, dan biayanya lebih murah. Juga akan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Masalah kesenjangan antar sekolah favorit, menurut Aji, input menjadi salah satu penentu kualitas pendidikan. “Kenapa selama ini cuma SMA tertentu yang bagus? Karena sejak awal masuk nilainya sudah bagus. Kalau anaknya pintar tapi di sekolah yang kurang berkualitas? Ini menjadi tanggung jawab pemerintah membantu meningkatkan kualitasnya,” jelas Aji.

Aji mengatakan guru juga akan dizonasi.

Para wali murid menginginkan PPDB SMA tidak diskriminatif. Sedangkan sistem zonasi ini dinilai sebagai pembatasan akses pendidikan.

Wali murid khawatir kesempatan mendapatkan sekolah impian kandas. Karena anaknya tidak masuk zonasi sekolah yang diidamkan.

Pengurus Komite SMPN 4 Pakem Theresia Vina menilai penerapan zonasi memberikan rasa ketidakadilan. Sebab keberhasilan murid bisa belajar di sekolah impian bergantung jarak.

Untuk wilayah DIJ, penentuan zonasi pada ring pertama sejauh 5 kilometer dari sekolah tujuan. Artinya, siswa yang berada di luar zona pertama memiliki kesempatan yang lebih kecil.

Bagi calon murid yang rumahnya di Cangkringan, Minggir, Prambanan, maupun Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul kesulitan bersekolah di Kota Jogja. “Ada juga murid yang berada di zonasi tanpa SMA negeri,” ujarnya.

Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat di Pasal 15 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah wajib menerima peserta didik pada zona radius terdekat dari sekolah sebesar 90 persen dari total jumlah total peserta didik. Sedangkan sisanya, sebesar lima persen diperoleh dari jalur prestasi dan sisanya untuk alasan khusus.

Wakil Komite SMPN 4 Pakem Imam Sujani mengatakan penerapan zona 0-5 kilometer menutup peluang siswa yang rumahnya di pinggiran bersekolah di Kota Jogja. Permendikbud tidak mencantumkan jarak zonasi yang ditetapkan. Jika zonasi tersebut diterapkan, akan ada 35 desa yang masuk kawasan blank spot.

Pendaftaran PPDB SMA di DIJ secara daring rencananya serentak mulai tanggal 3,4, dan 5 Juli. Mengikuti hari pertama masuk sekolah yang jatuh di hari Senin ketiga di bulan Juli.

“Pasti akan kami akomodasi dari berbagai masukan, tidak hanya satu perspektif. Mohon apa yg sampaikan ini jangan dijadikan hasil yang sudah jadi, diperkirakan pertengahan April,” kata Aji. (bhn/cr3/iwa/mg1)