MAGELANG- PT Kereta Api Indonesia (KAI) bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan asetnya tanpa izin. Sebab, ini jelas melanggar hukum dan bisa dipidanakan.

Semua pihak yang menginginkan untuk memanfaatkannya seharusnya melalui jalur legal yang sudah ada. “Aset PT KAI adalah milik negara. Siapa pun pihak yang mengakui aset bisa dipolisikan. Dilaporkan supaya ada efek jera,” kata Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogjakarta Eko Budiyanto Rabu (21/3)

Menurutnya, selama ini ada pihak-pihak yang memanfaatkan aset PT KAI tanpa prosedur yang jelas. Para pengguna aset ini juga tidak membayarkan uang sewa ke PT KAI. Namun justru membayarkan ke pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah.

Dengan alasan itu, PT KAI sudah melaporkan pihak tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pelaporan itu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / 83 / VI / 2017SPKT Tanggal 22 Juni 2017. Terlapor dengan inisial RM TPS. Terlapor merupakan purnawirawan, warga Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Jogjakarta. “Terlapor menarik uang sewa kepada warga penyewa tanah PT KAI,” jelasnya.

Selain itu, terlapor juga dinilai menerbitkan sertifikat tanah kekancingan versi yang bersangkutan atas nama warga penghuni tanah PT KAI sebagai tanda bukti menempati. Juga, mengeluarkan surat tugas kepada beberapa orang untuk melakukan pengurusan tanah yang diklaim miliknya.

Bahkan, juga memasang plang di atas tanah milik PT KAI (Persero) tanpa izin. Dia juga menggunakan sebagai tanah milik PT KAI (Persero) sebagai kantor RM TPS. Adapun tanah milik PT KAI (Persero) yang dikelola terlapor tersebar di beberapa titik.

Lokasinya di antaranya di Kelurahan Pucung, Kecamatan Muntilan atas hak (Hak Pakai No. 13 & MeetBrief No. 8). Ada juga tanah PT. KAI (Persero) di Temanggung l, atas hak Ground Kaart No. 23 & Meet Brief No. 22. Serta, tanah PT. KAI (Persero) di Magelang Selatan, Kota Magelang, hak pengelolaan No. 6 & No. 9 MeetBriefNo. 88. “Akibat perbuatan yang bersangkutan kami mengalami kerugian sekitar Rp 527 juta,” jelasnya.

Estimasi angka itu didapat dari kerugian PT KAI yang tadinya penyewa membayar, tetapi justru beralih ke pihak ilegal. Terdapat tiga orang penyewa yang didata selama dua tahun belakangan. Sebenarnya, masih ada korban lain namun ada warga yang takut menyerahkan barang bukti karena apa kekhawatiran takut dilibatkan. “Harapan kami masyarakat lain yang merasa dirugikan bisa melapor ke KAI. Membayar melalui oknum bisa kembali membayar ke KAI, yang berhak berkuasa dalam menangani aset,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/15/I/2018/Reskrimum tanggal 15 Januari 2018, bahwa berkas perkara pidana dinyatakan lengkap/ P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jateng. Surat ditandatangani oleh JPU Kejaksaan Tinggi Jateng. “Jika ada oknum (KAI) yang bermain akan ditelusuri. Jika ada kami minta dilaporkan ke KAI,” ungkapnya.

Wakil Kadaop 6 Jogjakarta Ida Hidayati menambahkan tujuan utama pelaporan ini untuk menyadarkan masyarakat. Ketika tumbuh kesadaran, masyarakat bisa menyewa aset sesuai aturan yang berlaku. (ady/din/mg1)