Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY secara intensif menggandeng berbagai kalangan untuk mencegah berkembangnya pengaruh radikalisme.

Pencegahan itu penting dilakukan karena DIY termasuk provinsi yang masuk kategori perlu meningkatkan kewaspadaan.

“Meski levelnya masih siaga, DIY tidak boleh lengah,” ucap Ketua FKPT DIY Muhtasyar Samsudin di sela acara Penguatan Kapasitas Penyuluh Agama dalam Menghadapi Radikalisme di Hotel Crystal Lotus Sleman Rabu (21/3).

Muhtansyar mengatakan, potensi radikalisme di DIY pernah dipetakan tiga tahun lalu. Hasilnya cukup beragam. Misalnya, ide mengusung khilafah yang marak ditemukan di Kulonprogo. Atau munculnya gagasan memperjuangkan syariah Islam di Gunungkidul.

“Gerakan fundamentalis mengemuka di Bantul dan Sleman,” ungkap dosen UIN Sunan Kalijaga ini. Lain halnya dengan Kota Jogja. Kehidupan masyarakat yang plural cenderung tidak bisa diidentifikasi.

Setelah 2015, survei dilanjutkan pada 2017. Hasilnya, masyarakat DIY bisa menerima berbagai perbedaan. Tingkat toleransinya relatif tinggi karena warganya dikenal cukup terbuka. Dalam kesehariannya memegang teguh budaya.

“Warga Jogja juga mempraktikkan kearifan lokal, sehingga cukup efektif mencegah pengaruh radikalisme,” katanya.

Dengan latar belakang itu, Muhtasyar ingin FKPT ikut andil dalam menjaga predikat DIY sebagai kota toleransi. Bentuknya dengan meningkatkan kapasitas para penyuluh lintas agama.

Adapun acara tersebut diikuti tak kurang 100 orang penyuluh agama se-DI. Kegiatan serupa akan diteruskan BNPT di 32 provinsi se-Indonesia

Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPTAndi Intang Dulung mengingatkan, DIY harus tetap menjaga kewaspadaan. Meski survei BNPT tahun lalu menunjukkan hanya lima provinsi yang tergolong rawan radikalisme. Yakni, Gorontalo, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Terkait dilibatkannya para penyuluh dari lintas agama itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BNPT dengan Kementerian Agama RI pada Desember 2015. “Kebetulan penandatangannya juga dilakukan di Jogja,” ceritanya.

Menurut dia, penyuluh agama di setiap kecamatan berjumlah delapan orang. Mereka punya komunitas atau desa binaan. Karena itu, BNPT memandang perlu mengadakan sinergitas dengan mereka. “Kami tidak bisa bekerja sendirian,” tuturnya.

Setelah mendapatkan penguatan kapasitas, Intang berharap, para penyuluh agama bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme.

Sementara itu, Direktur Penerangan Kementerian Agama RI Khoiruddin mengucapkan terima kasih dengan dilibatkannya para penyuluh agama tersebut. Mereka secara aktif bisa ikut melakukan deteksi dini terhadap munculnya potensi radikalisme di tengah masyarakat. “Para penyuluh agama ini dapat menjadi agen pencegahan,” harapnya.

Saat dibuka forum tanya jawab, hadirin tampak antusias. Mereka berharap ada forum tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

Kasubdit Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan Direkrorat Pembinaan Masyarakat Polda DIY AKBP Sinungwati yang ikut hadir mengapresiasi kegiatan tersebut. Upaya pencegahan juga dilakukan telah Polda DIY dengan melibatkan kampus. Caranya dengan membentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM). “Namanya Satuan Mahasiswa Bhayangkara (Satmabara),” ujarnya. (kus/yog/mg1)