JOGJA- Ini peringatan bagi para perokok di Kota Jogja, untuk tidak merokok sembarangan. Sebab, mulai kemarin (20/2) Perda No 2/ 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi diberlakukan. Sanksi bagi pelanggarnya adalah denda maksimal Rp7,5 juta atau kurungan satu bulan.

“Perda ini merupakan tekad bersama untuk menjaga dan melindungi masyarakat, anak-anak maupun ibu hamil agar tidak terpapar asap rokok,” ujar Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi saat sosialisasi berlakunya Perda KTR di Kota Jogja Selasa (20/3).

Menurut dia perlunya Perda KTR tersebut juga melihat hasil survei kesehatan nasional 2013, yang menempatkan Kota Jogja di peringkat empat jumlah perokok dini, usia lima sampai sembilan tahun.

Konsekuensi dengan berlakunya Perda KTR, sudah ditetapkan tujuh kawasan larangan merokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar,tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, termasuk kantor Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ, serta tempat umum.

Konsekuensi lain dari berlakunya KTR selain larangan merokok, adalah memproduksi, menjual, mengiklankan atau memromosikan rokok di KTR. “Termasuk mencari donatur rokok,” ungkapnya.

Meksipun begitu, HP menambakan seluruh kawasan di Kota Jogja akan menjadi KTR selama ada anak-anak dan ibu hamil. Jika di lokasi tersebut tidak tersedia ruangan khusus merokok, berarti tempat tersebut masuk dalam KTR di Kota Jogja. “Kalau mau mempersilahkan orang merokok, harus menyediakan ruang khusus merokok,” jelasnya.

Aturan tersebut juga akan didorong diterapkan di perkantoran swasta, yang melakukan pelayanan publik. “Minimal menempel stiker KTR,” tambahnya.

HP yang mengaku sudah berhenti merokok itu juga mengakui larangan promosi rokok tersebut biasa diakali produsen rokok dengan membuat iklan yang tidak langsung mempromosikan rokok. Hal itu bagi HP merupakan tantangan bagi Pemkot Jogja untuk bisa membuat iklan layanan masyarakat yang lebih kreatif dari karya produsen rokok. “Kami gencarkan juga kampanye ‘Dicari calon menantu atau pacar ideal yang tidak merokok,” ujar HP.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Fita Yulia Kisworini menambahkan untuk tahap awal masih dilakukan tindakan persuasif. Untuk hal itu akan disiapkan satgas, untuk menerima laporan maupun mengingatkan para pelanggar Perda KTR. “Dinkes Kota Jogja bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, sedang untuk penegakan Perda akan dilakukan Satpol PP,” terangnya.

Camat Umbulharjo Marjuki juga mengaku siap melaksanakan Perda KTR tersebut. Menurut dia pada tahap awal di kantor kecamatan sudah disediakan ruang khusus merokok. Selain itu juga akan diintensifkan sosialisasi ke masyarakat. “Saya sendiri kalau ketahuan merokok siap didenda Rp 25 juta,” ujar Marjuki. (pra/din/mg1)