PURWOREJO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Purworejo tengah melakukan pendataan lokasi untuk relokasi warga terdampak tanah bergerak. Dari 134 warga yang rumahnya tidak layak ditempati, 81 di antaranya pengadaan tanahnya akan dibantu oleh Pemkab Purworejo.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Boedi Hardjono saat disinggung mengenai kelanjutan penanganan tanah bergerak di Kabupaten Purworejo, Selasa (20/3). Sisanya dari 81 orang yang pengadaannya dibantu pemkab, sudah disediakan sendiri oleh warga yang letaknya sudah dinilai layak.

“Sebelumnya ada 100-an warga yang akan dibantu pengadaan tanahnya oleh pemkab. Namun setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, data valid sebanyak 81 warga yang harus dibantu,” kata Boedi.

Verifikasi yang dilakukan BPBD Purworejo dan melibatkan pihak desa dimaksudkan untuk mendapatkan data yang tepat mengenai ketersediaan tanah bagi warga. Tim turun ke lapangan juga untuk memastikan status tanah di mana diharapkan setelah dilakukan pembangunan nantinya tidak menimbulkan masalah baru.

“Kami memastikan jika tanah yang akan ditempati korban terdampak tanah retak itu tidak bermasalah. Karena akan menjadi sia-sia jika sudah dibangun tapi ternyata status tanahnya bermasalah. Kami inginkan semua klir dan tidak ada masalah,” tambahnya.

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Geolog Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, beberapa waktu lalu terhadap enam desa di tiga kecamatan telah diperoleh data rumah warga yang tidak layak ditempati lagi karena imbas tanah bergerak. Desa Wonotopo di Kecamatan Gebang menjadi wilayah paling banyak di mana ada 26 kepala keluarga yang harus pindah, sementara di Desa Pakem, Kecamatan Gebang, ada 26 KK.

Sedangkan di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, ada 26 KK dan 25 KK di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, 7 KK di Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing serta 24 KK di Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing. (udi/laz/mg1)