GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul menyiapkan bank tanah (land banking) serta konsolidasi lahan untuk investor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi permainan harga tanah yang tidak wajar.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangungan Setda Gunungkidul Krisna Berlian mengatakan program ini memudahkan investor sekaligus melindungi aset tanah masyarakat. Pemerintah akan menyediakan tanah untuk investor.

“Sistemnya bisa dengan sewa atau dijual,” kata Krisna Berlian. Dia mengakatan hal tersebut dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari Selasa (20/3).

Krisna mengakui selama ini ada oknum yang mempermainkan harga tanah. Menyebabkan investor enggan masuk.

Padahal dalam pengembangan sektor pariwisata harus melibatkan banyak pihak. Termasuk dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kendala penyediaan tanah itu ada lantaran permainan harga. Investor butuh tanah luas, jika harga tidak layak tentu mereka akan mundur. Dengan penyediaan tanah ini diharapkan dapat menumbuhkan iklim positif bagi investor,” ujar Krisna.

Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono menjawab kabar investor yang melakukan privatisasi kawasan pesisir selatan. Menurut Drajat, informasi tersebut akan ditindaklanjuti.

“Kami ingin memastikan pembangunan pariwisata berjalan sesuai koridor. Bukan dengan menolak investor,” kata Drajat.

Bupati Gunungkidul Badingah berharap dalam Musrenbang para pemangku kepentingan serius. Tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban namun harus menjalankan tugas.

“Mengintegrasikan langkah dan pandangan untuk mempercepat pembangunan. Tahun depan pariwisata sebagai industri yang semakin maju dan tertata sehingga mamberi manfaat lebih luas,” kata Badingah. (gun/iwa/mg1)