SLEMAN – Menjawab dinamika masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sleman, pemkab akan melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, itu dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di situ, disebutkan RTRW dapat ditinjau satu kali dalam lima tahun.

“Kami tidak dapat mengelak pembangunan yang tumbuh begitu cepat, kepadatan lalu lintas terutama di Ringroad, kami harus segera membenahinya,” jelasnya Senin (19/3).

Dalam peninjauan kembali RTRW ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman akan melakukan beberapa tahap awal terlebih dahulu seperti pengkajian, evaluasi, pemberian rekomendasi, dan pelaksanaan.

“Rencana ke depan akan dibangunnya underpass di Jalan Kaliurang-Affandi serta peralihan dari jalan provinsi ke nasional mulai dari Tempel-Turi-Pakem-Cangkringan-Proliman-Bogem,” ungkap SP, sapaanya.

Menurutnya, rencana pembangunan tersebut disinergikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat termasuk pembangun NYIA Kulonprogo.

“Semua itu perlu disikapi dengan persiapan infrastruktur. Kami kebagian untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen, mau tidak mau ada perubahan agar sinergi dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” tuturnya.

SP mengaku sangat mendukung pembangunan tol tersebut karena membawa dampak positif dalam investasi ke depan. Perkembangan proyek tol ini masih harus menunggu kajian, jika sudah masuk dalam teknis akan dilakukan proses selanjutnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Muhammad Sugandi memaparkan pelaksanaan peninjauan kembali akan dilakukan tahun ini. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang RTRW, peninjauan kembali ini bertujuan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

“Kami akan meninjau apakah sudah sesuai dengan dinamika yang ada apa belum dan bagaimana pemanfaatan tata ruangnya,” katanya.

Sugandi menyampaikan apabila dalam hasil tinjauan menunjukkan persentase ketidaksesuaian lebih dari 20 persen akan dilakukan perubahan atau dicabut.

Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi mengungkapkan, sebelumnya pernah melakukan peninjauan beberapa kali seperti saat gempa dan erupsi Merapi. “Harapannya bisa dilaksanakan dengan baik dan cepat,” tutupnya. (ita/ila/mg1)