JOGJA – Penggunaan skema ponzi, yaitu penggunaan dana segar dari nasabah baru untuk membayar nasabah lama, seperti yang dilakukan First Travel, diindikasikan juga dilakukan PT Amanah Bersama Umat (Abu Tour).

Hal itu berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Lembaga Ombudsman DIJ pada perwakilan Abu Tour.

Menurut Komisioner LO DIJ Fuad, setelah mendapat laporan dari calon jamaah umrah Abu Tour yang gagal berangkat, 2 Maret lalu, sudah melayangkan surat pada kantor pusat Abu Tour di Makassar. Mereka juga sudah mengirimkan perwakilan Abu Tour di Jawa Tengah untuk klarifikasi ke LO DIJ pekan lalu.

“Saat saya kejar ke mana uang dari jamaah DIJ, mereka jawab digunakan untuk memberangkatkan jamaah wilayah lain. Jadi memang ada subsidi silang, seperti kasus First Travel,” ujar Fuad saat melakukan klarifikasi ke pelapor, Minggu (19/3).

Fuad menambahkan dari hasil klarifikasi perwakilan Abu Tour juga mengaku saat ini kondisi rekening perusahaan dalam kondisi kosong, sehingga tidak bisa memberangkatkan jamaah. Tapi, lanjut Fuad, perwakilan Abu Tour saat pertemuan berani menjanjikan untuk tetap memberangkatkan calon jamaah pada Oktober hingga 2019 mendatang. Ketika diminta membuat surat pernyataan, perwakilan Abu Tour tidak berani. “Katanya di rekening sudah tidak ada uang, mau memberangkatkan pakai apa,” ujarnya.

Menurut dia, alasan yang diberikan oleh manajemen Abu Tour belum memberangkatkan jamaah, beralasan karena ada kendala dengan maskapai dan pemerintah Arab Saudi. Di DIJ sendiri, menurut pengakuan dari Abu Tour terdapat sekitar 289 jamaah yang belum diberangkatkan. Sebanyak 127 orang di antaranya seharusnya berangkat pada Januari-Februari lalu.

Salah seorang perwakilan jamaah yang hadir di LO DIJ kemarin, Ikhwan Jati mengaku, sampai saat ini jamaah Abu Tour di Jogja masih berbaik sangka. Mereka masih yakin Abu Tour akan memberangkatkan mereka atau mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan. Hal itu juga membuat mereka belum berencana melapor ke polisi.

“Masih kami tunggu kapan diberangkatkan atau refund, kalau tidak jelas bisa saja akhirnya kami laporkan ke polisi,” tuturnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIJ Noor Hamid meminta masyarakat mewaspadai praktik promo. Abu Tour yang meski memiliki izin resmi tapi mematok tarif di bawah standar nasional Rp 20 juta dan gagal memberangkatkan jamaah. (pra/ila/mg1)