BANGSAL PALERAMAN PRAMBANAN (VITA WAHYU HARTANTI/RADAR JOGJA)

Istilah bangunan warisan budaya (BWB) hanya berlaku di Jogjakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIJ No 6 Tahun 2012 tentang pelestarian Warisan Budaya. Kategori BWB diperlukan guna menjaga kelangsungan bangunan-bangunan kuno yang tersebar di lima kabupaten/kota se Jogjakarta.

BWB merupakan bangunan yang ditetapkan untuk dikaji lebih lanjut menjadi cagar budaya. “Kategori warisan budaya sifatnya hanya menjembatani. Sebab, proses penetapan cagar budaya itu bertahap,” jelas arkeolog Universitas Gadjah Mada Fahmi Prihantoro.

Tak semua bangunan kuno bisa dikategorikan cagar budaya. Tapi hanya bisa diduga sebagai warisan budaya. Kecuali jika bangunan tersebut memenuhi syarat sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Selain itu harus ada nilai-nilai penting yang kuat pada bangunan itu. Misalnya, nilai sejarah, budaya, dan manfaat untuk dunia pendidikan. Dengan demikian bangunan yang termasuk BWB belum tentu jadi BCB jika nilai-nilainya tidak kuat. Bangunan cagar budaya setidaknya berarsitektur khas Jawa, Cina, Kolonial atau Indisch.

BCB/BWB boleh dimanfaatkan sesuai kebutuhan masa kini, tanpa mengubah tampilannya,” ungkap Fahmi, yang juga anggota tim pertimbangan pelestarian warisan budaya Kota Jogja.

Sebagaimana prinsip arkeologi, lanjut Fahmi, pemugaran BCB diusahakan tidak mengubah bentuk aslinya. Semua item yang masih bisa digunakan tidak boleh diganti. Termasuk warna cat dan material bangunan. Jika memang perlu diganti harus yang paling mirip aslinya.

Sebagaimana diketahui, di Jogjakarta banyak BCB dan BWB yang beralih fungsi menjadi kafe, restoran, bank, dan toko. Seperti banyak tersebar di kawasan cagar budaya Kotabaru, Malioboro, Pakualaman, Kraton, dan Kotagede.

Di kawasan cagar budaya, pembangunan maupun renovasi BCB/BWB harus disesuaikan dengan karakter kawasannya.

Namun, Fahmi melihat banyak yang melanggarnya. Ditegaskan, setiap pembangunan atau renovasi BWB/BCB harus mengikuti rekomendasi perencanaan dari tim dinas kebudayaan.

“Sayangnya ada aturan lain yang kurang sinkron dengan UU Cagar Budaya. Misalnya, boleh membangun gedung setinggi 32 meter di kawasan Kotabaru, ini kan jadi tidak sama karakternya,” sesalnya.

Fahmi juga menyayangkan lemahnya dukungan pemerintah pusat untuk perawatan BCB maupun BWB. Baik milik pemerintah atau pribadi. Menurutnya, hal ini merupakan kendala besar dalam perawatan BCB dan BWB. “Pemerintah itu sebenarnya kurang uang, tapi tetap ingin melestarikan (BCB dan BWB, Red). Padahal perawatan rumah kuno itu mahal,” ungkapnya.

Mengenai kompensasi pemotongan PBB bagi pemilik BCB, Fahmi melihat sejauh ini tidak berpengaruh signifikan.Terlebih untuk kawasan berpajak tinggi seperti Kotabaru.

Tak ayal, para pemilik bangunan yang keberatan dengan tingginya pajak dan biaya perawatan BCB atau BWB yang mahal seringkali memilih untuk menjualnya. Apalagi tidak ada sanksi khusus bagi penjual BCB/BWB milik pribadi. Asalkan tidak menghancurkan atau mengubah bentuk aslinya.

Kepala Unit Penyelamatan Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIJ Muhammad Taufik membenarkan tidak ada larangan bagi pemilik BCB untuk menjualnya. BCB juga boleh dipindahtangankan dan diwariskan, maupun dihibahkan kepada orang lain yang bersifat pribadi atau kelembagaan. Hanya, setiap proses pemindahtanganan BCB harus dilaporkan dan mendapat izin pemerintah.

Ada konsekuensi bagi masyarakat yang menjual BCB, namun tidak melapor ke pemerintah. Sesuai pasal 110, UU No 11 Tahun 2010 pelaku diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan atau denda minimal Rp 100 juta – Rp 1 miliar. Aturan tersebut sebagai bentuk proteksi terhadap kelestarian BCB. “Setiap benda jika sudah ditetapkan sebagai BCB atau diduga BCB akan ada pengawasan dari pemerintah,” tegasnya.

RUMAH JOGLO SUBARDJO (VITA WAHYU HARTANTI/RADAR JOGJA)

Taufik menambahkan, selain tidak boleh mengubah bentuk aslinya, pemilik BCB juga dilarang memindahkannya ke tempat lain. Atau memisahkan satu benda dengan lainnya sehingga tidak utuh lagi. Untuk memugar BCB pun BPCB tak akan tinggal diam. BPCB akan menerjunkan tim untuk mendampingi pelaksana pemugaran. (cr3/cr2/yog/mg1)