NDALEM Ropingen di Kampung Purbayan, Kotagede, Kota Jogja merupakan salah satu BCB yang pernah ditawar untuk dibeli pemerintah setempat pada 2015. Ketika itu Pemkot Jogja menawarnya Rp 8 miliar. Pembayaran dengan dana keistimewaan (danais). Harga yang diajukan itu berdasarkan taksiran tim appraisal yang ditunjuk pemkot. Keluarga besar pemilik Ndalem Ropingen pun menolak tawaran itu. “Tawarannya tidak masuk akal. Pendapa yang masih asli masak hanya ditaksir Rp 130 juta,” sindir Hasan Widagdo, salah seorang pengelola Ndalem Ropingen, Jumat (16/3).

Menurut Hasan, tim appraisal tak melihat nilai historis suatu BCB sebelum menaksir harganya. Tapi memperlakukan BCB seperti bangunan umum lainnya. Inilah yang menyebabkan harga BCB di wilayah Jogjakarta rendah. “Ibarat mau beli keris tapi hanya menghargai besinya,” ketus Hasan.

Ndalem Ropingen ditetapkan sebagai BCB melalui keputusan gubernur DIJ pada 2009 lalu.

Bentuknya berupa rumah Jawa lengkap seluas sekitar 800 meter persegi. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan, seperti pendapa joglo dan gandok (bangunan pengapit joglo di sebelah kiri dan kanan, Red).

Ndalem Ropingen yang pembangunannya diperkirakan pada akhir 1800-an memiliki nilai historis cukup kuat. Pernah disinggahi Presiden I RI Soekarno dan kerap digunakan untuk acara-acara penting. “Saat peluncuran Jogja Kota Batik dunia oleh gubernur DIJ juga di Ndalem Ropingen,” ungkapnya.

Dikatakan, sebelum menetapkan sebuah bangunan sebagai BCB, pemerintah seharusnya menjelaskan hak dan kewajiban pemiliknya. Termasuk soal tata cara renovasi dan jual-beli bangunannya. Supaya pemilik BCB tahu risiko dan konsekuensinya.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap BCB juga dikeluhkan budayawan Achamd Charis Zubair. Menyusul ditetapkannya Rumah Joglo dan Langgar Dhuwur di Boharen, Kotagede sebagai benda warisan budaya (BWB) melalui Keputusan Wali Kota Jogja Nomor 337 Tahun 2017.

Pemkot Jogja memang telah memberikan potongan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan penghargaan lain bagi pengelola dan pemilik BCB dan BWB. Namun, menurut Charis, hal itu belum sebanding. “Diskon PBB paling hanya Rp 50 ribu. Itu saja setelah semua pajak dibayarkan,” bebernya.

Persoalan lain, lanjut Charis, pemerintah tidak konsisten dalam menjaga, merawat, dan melestarikan BCB dan BWB. Meski sudah ada undang-undang hingga peraturan daerah, pelaksanaan dan penegakannya tidak sinkron. Dicontohkan, pembongkaran bangunan kumo di Kotabaru beberapa waktu lalu. “Status BCB dan BWB bisa diperdebatkan. Tapi, Kotabaru itu kawasan cagar budaya (KCB) yang secara perwajahan, fungsi, dan penggunaan bangunan yang ada harus terjaga,” ujarnya sambil menyebut adanya informasi rencana pembangunan gedung lima lantai di Kotabaru.

Dosen Fakultas Filsafat UGM itu menuding pelaksanaan regulasi BCB dan BWB kerap berbenturan dengan kepentingan kekinian. Yang paling sering untuk urusan ekonomi. Demi menjaga kelestarian BCB dan BWB, Charis meminta pemerintah membuat aturan yang lebih detail. Termasuk mengatur masalah jual-belinya. Dalam ranah privat, kata Charis, jual-beli BCB maupun BWB tidak bisa dipengaruhi orang lain. Kendati demikian, pemerintah seharusnya bisa membuat regulasinya secara rinci. “Misalnya, boleh dijual tapi tidak boleh mengubah perwajahannya. Tapi kalau hanya mengubah fungsinya boleh,” sarannya.

Tepisah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Eko Suryo Maharsono mengaku tak mudah bagi pemerintah menetapkan BCB maupun BWB. Harus diawali dengan laporan masyarakat tentang keberadaan bangunan kuno. Pemerintah lantas menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi bangunan tersebut, merujuk UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Adapun syarat BCB, di antaranya, berusia lebih dari 50 tahun, mewakili masa gaya bangunan ketika didirikan, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. “Jika dinyatakan sesuai ketentuan itu, pemilik akan kami beritahu. Jika bersedia ditetapkan sebagai BCB, maka prosesnya dilanjutkan,” paparnya.

Senada dengan Hasan dan Charis, Eko juga meminta keseriusan pemerintah dalam upaya pelestarian dan perawatan BCB maupun BWB. Pemberian keringanan PBB, diakuinya, memang belum sebanding dengan biaya perawatan BCB. (pra/yog/mg1)