BANTUL – Banyaknya kuota program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diterima Kabupaten Bantul tahun ini ternyata membuat sejumlah elemen tak terkecuali Komisi A DPRD Bantul ketar-ketir.

Komisi yang membidangi pertanahan ini meminta pemkab ikut turun memberikan dukungan kepada Badan Pertanahan Nasional. Yang paling mencolok adalah bantuan sarana penunjang seperti alat tulis kantor (ATK).

“Bentuknya dengan pinjam pakai,” jelas Anggota Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin di Kompleks DPRD Bantul, Kamis (15/3).

Dikatakan, bantuan peminjaman ATK ini penting. Itu berfungsi untuk menginput berbagai data pemberkasan sertifikat. Menurutnya, BPN bakal kelabakan tanpa dukungan ATK. Sebab, sertifikat yang bakal ditangani pada 2018 mencapai 76 ribu bidang tanah.

“Bila perlu pemkab meminjamkan gedung arsip juga,” sarannya.

Dalam kesempatan itu, politikus PKS ini mengapresiasi respons pemkab. Terutama, terkait regulasi pembiayaan PTSL. Di mana, dalam regulasi berupa peraturan bupati itu menyerahkan pemungutan tarif kepada kelompok masyarakat. Sebab, tarif yang dipatok dalam surat keputusan bersama hanya Rp 150 ribu per bidang. “Fakta yang terjadi di lapangan biaya itu tidak cukup,” tambahnya.

Kepala BPN Bantul Yohannes Supama mengakui kuota tahun ini bertambah hingga tiga kali lipat dibanding 2017. Di mana Kabupaten Bantul hanya mendapatkan 25.900 bidang tanah. Kendati begitu, Supama optimistis PTSL tahun ini bisa selesai. “Karena seluruh elemen termasuk pemkab sangat membantu,” ucapnya singkat. (zam/ila/mg1)