SLEMAN – Jajaran pemerintahan sudah harus melek teknologi dan informasi. Tidak hanya di level pemerintahan provinsi namun hingga tingkat desa. Inilah yang sedang digiatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sleman dengan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sleman Cicilia Lusiani menilai teknologi dan informasi bukan hal awam lagi. Arus informasi tergolong cepat beredar di masyarakat. Sayangnya tata kelola belum berjalan baik dan bisa berdampak munculnya hoax.

“Hadirnya KIM di tingkat desa ini bisa menjadi solusi tepat. Konsepnya interaktif komunikasi dua arah, tidak hanya pemerintah ke warga tapi juga warganya ke pemerintah,” kata Cicilia dalam sosialiasi KIM di Kantor Desa Sukoharjo, Ngaglik Kamis (15/3).

Dia mengungkapkan KIM di Sleman berjalan ideal. Setidaknya untuk tingkat kecamatan sudah berjalan di 16 pemerintah kecamatan kecuali Kecamatan Prambanan. Sementara untuk tingkat pemerintah desa baru penjajakan.

Baru ada delapan KIM desa yang tersebar di empat kecamatan. Wilayah Kecamatan Gamping memiliki dua KIM, Kecamatan Godean memiliki satu KIM, Kecamatan Turi memiliki dua KIM dan Kecamatan Ngaglik memiliki dua KIM.

Mengenai konsep digambarkan dengan top down dan bottom up. Pada intinya arus informasi dua arah ini bisa termanajemen dengan baik. Salah satu hasil akhirnya adalah menjaring aspirasi terkait dengan arah kebijakan.

“Pemkab Sleman memiliki komitmen kuat atas pembentukan KIM ini. Tertuang dalam Perbup 51/2017 tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Fungsinya menangkal berita hoax di masyarakat juga menjadi mitra kerja pemeirntah untuk menyebarkan informasi secara cepat, tepat dan akurat,” ujarnya.

Kades Sukoharjo Hadi Subronto memiliki format matang penerapan KIM. Memberdayakan masyarakat layaknya wartawan. Tugas pokok dan fungsinya adalah merangkum segala informasi seputar desa menjadi produk berita.

“Ada juga web desa yang menampung info dari padukuhan dan desa. Segala informasi akan kami unggah di portal tersebut,” jelasnya.

Camat Ngaglik Subagyo mendukung langkah pembentukan KIM desa. Dirinya mengakui KIM kecamatan belum optimal. Terlebih cakupan informasi hingga pelosok desa cukup luas. Sehingga harapannya bisa memberikan informasi yang lebih akurat kepada warga Ngaglik.

“Paling penting setelah pembentukan harus ada program secara bekerlanjutan. Jangan sampai berhenti atau tidak berjalan. Format KIM desa ini sangat tepat dan bagus untuk diterapkan baik untuk warga maupun jajaran pemerintah,” katanya. (dwi/iwa/mg1)