JOGJA – Pemprov DIJ menargetkan April mendatang surat keputusan (SK) Gubernur DIJ tentang kuota taksi online diterbitkan. Hingga kini, belum ada kepastian berapa kuota taksi online yang akan ditetapkan di Jogjakarta.

Berdasarkan aturan Peraturan Kementerian Perbubungan (Permenhub) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, kuota taksi online untuk Jogjakarta ditentukan berjumlah 400. Sedangkan pada rancangan draft SK Gubernur yang belum diteken oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, kuota yang direncanakan sebanyak 496 taksi online.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo menjelaskan, kuota yang disediakan berdasarkan Permenhub 108/2017 bagi DIJ ada 400 kendaraan. Jumlah itu akan digunakan oleh Pemprov DIJ jika jumlah pendaftar tidak lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah.

Namun, sambung Sigit, bila jumlah yang mendaftar melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Pemprov akan mengkaji ulang jumlah kuota yang akan disediakan. “Acuan kami dari para pendaftar tadi, sehingga target pada April, SK Gubernur sudah diteken,” kata Sigit dihubungi Kamis (15/3).

Sampai dengan Maret ini, ungkap Sigit, baru 85 driver taksi online yang telah mendaftarkan kendaraannya. Pendaftaran taksi online, sepertinya tetap stagnan, meskipun penindakan hukum aturan Permenhub 108/2017 akan dilaksanakan pada April mendatang.

“Kalau yang daftar tidak lebih dari 400, kami tentukan sesuai dengan perhitungan Kemenhub,” kata Sigit yang tengah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta.

Setelah akhir Maret, Dishub DIJ akan mengirim rancangan SK Gubernur yang mengatur tentang kuota HB X. Dia berharap, April mendatang HB X sudah meneken kebijakan tersebut dan polemik persoalan kuota sudah selesai.

Sebelumnya, Dishub pernah mengirim rancangan SK serupa, namun HB X meminta dilakukan pengkajian kembali. “Bila nanti setelah adanya SK itu pendaftaran membeludak, ya bisa ditinjau kembali,” katanya.

Kuota yang ditetapkan melalui SK Gubernur, sambungnya, khusus diperuntukkan bagi taksi yang bernaung di bawah perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi. Sedangkan untuk taksi konvensional yang menggunakan taksi aplikasi, tidak masuk dalam hitungan.

Sigit menerangkan, sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya pada April 2018 razia terhadap pengemudi taksi online akan mulai dilakukan. Razia menyasar pengemudi yang belum memiliki SIM A umum dan belum melaksanakan uji KIR. “Jadi tidak akan ada lagi operasi simpatik, tapi langsung tilang,” tegasnya.

Sementara itu, ditemui di Kompleks Kepatihan, Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri menyatakan siap menjalankan aturan yang telah ditetap oleh pemerintah. Di daerah, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub DIJ, terkait penegakan hukum yang berlaku.

“Kami akan sinkronkan akan tidak ada friksi di lapangan,” katanya.

Saat aturan itu diterapkan, dia mengimbau driver taksi online sudah semestinya telah memiliki SIM A umum dan lain sebagainya. “Harus diikuti. Itu sudah jadi ketentuan. Apalagi, pemerintah sudah memberikan subsidi bagi pembuatan SIM A umum,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, sebetulnya publik merindukan transportasi umum yang murah dan mudah. Tatkala ada tawaran transportasi umum yang murah dan mudah didapat seperti ojek dan taksi online atau angkutan sewa khusus (ASK), publik senangnya bukan main tanpa dipikir risikonya. Baik sebagai penumpang, pengemudi atau pebisnisnya. “Sekarang mestinya momentum yang baik untuk berbenah diri menata transportasi umum yang humanis. Tidak ada yang terlambat,” ungkapnya. (bhn/ila/mg1)