PURWOREJO-Keberadaan UU No 33/ 2014 tetang Jaminan Produk Halal masih belum banyak diketahui publik. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tergerak untuk turut mensosialisasikannya karena keberadaan UU ini sangat strategis.

Koordinator MUI Wilayah eks Karesidenan Kedu KH Toharotun mengatakan, banyak umat Islam yang belum tahu tentang hal ini. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang berkesinambungan. Sampai saat ini, MUI masih terus mengawal keberadaan UU karena peraturan turunannya berupa peraturan pemerintah belum turun,” jelasnya dalam Silaturahmi MUI di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (8/3).

Kegiatan ini diikuti pewakilan MUI se-eks karesidenan Kedu dan dihadiri Bupati Purworejo Agus Bastian, Wakil Bupati Yuli Hastuti, jajaran Forkompimda dan undangan yang lain.

Diungkapkannya, proses munculnya UU ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Setidaknya dibutuhkan waktu hingga 9 tahun agar adanya aturan jelas tentang jaminan produk halal itu bisa terbit. “Dari forum ini, kami mengajak seluruh anggota MUI untuk mengawali sosialisasi sehingga nanti akan dimengerti oleh seluruh umat Islam,” imbuh Thoharotun.

Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan jika MUI memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan konsumsi atau sertifikasi produk halal. Hal ini terkait dengan impelementasi undang-undang serta untuk mendorong kinerja Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Diterbitkannya Undang-Undang ini didasari atas pertimbangan, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal, belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. “Dengan adanya UUini, diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang mengatur tentang jaminan produk halal secara komprehensif,” kata Agus. (udi/din/mg1)