MAGELANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang menggeruduk Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang Kamis (8/3). Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi UU No 17/ 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Revisi UU MD3). Khususnya, pada pasal 73, 122 (k), dan 245.

Mereka menganggap pada pasal tersebut bertentangan dengan kebebasan berpendapat. Selain itu, juga tidak sepakat dengan hak imunitas yang berlebihan dimiliki para wakil rakyat.

Aksi ini diawali dari mahasiswa berorasi di depan pintu masuk Gedung Dewan di Jalan Sarwo Edi, Magelang. Mereka membawa sejumlah alat peraga mulai dari poster, keranda, bunga, dan lainnya. “Dalam UU MD3, ada tiga pasal yang mendapat perhatian khusus 73, 122, dan 245,” kata Kabid Eksternal Koordinator Cabang PMII Jateng Tabah Riyadi.

Pasal 73 disebutkan bahwa DPR berhak memanggil setiap orang secara paksa untuk hadir dalam rapat Pleno. Jika tidak hadir, maka DPR akan menggunakan kepolisian untuk menangkap dan menyandera selama 30 hari. “Hal ini jelas tidak sesuai dengan ranah kerja kepolisian sebagai penegak hukum,” jelasnya.

Adapun pada Pasal 122 huruf (k) mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahan DPR dan anggotanya. Hal ini memperlihatkan adanya satu sikap ketertutupan. Seakan-akan anggota DPR kebal dan tidak memiliki mitra yaitu para pemilihnya yang perlu memberikan masukan dan kritik.

“Selain itu, salah satu tugas utama DPR adalah sebagai wakil rakyat yang menampung aspirasi rakyat. Sudah seharusnya DPR harus lebih terbuka untuk mendapat kritik dan saran dari rakyat,” urainya.

Pasal 245 dinyatakan DPR memiliki hak imunitas. Bahwasanya anggota DPR yang bermasalah hukum, tidak bisa serta merta dipanggil dan dimintai keterangan. Pemanggilan dan permintaan keterangan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. “Ini jelas menunjukkan DPR dispesialkan dan tidak sama di mata hukum. Ini justru DPR yang perlu diberi imunisasi buat cerdas,” katanya.

Padahal sudah jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. “Jika revisi UU MD3 disahkan, mencederai demokrasi di Indonesia. Dan mematikan kebebasan rakyat dalam berpendapat,” jelas Tabah.

Mahasiswa lainnya, Amir Syataa merasa kecewa dengan DPR karena selama ini rakyat susah membayar pajak. Namun hasil kinerja dewan dinilai tidak sesuai aspirasi masyarakat. Mestinya, terkait hak imunitas, tidak asa perbedaan dengan masyarakat biasa. (ady/din/mg1)