Sutinah harus dituntun ketika keluar dari Pendapa Parasamya, Bantul Rabu (7/3). Sambil tertatih-tatih, sesekali Sutinah menghentikan langkah untuk sekadar meregangkan otot kedua kakinya.

“Saya nggak bisa ngomong,” ucap ibu dua anak ini tampak kesulitan menggerakkan bibirnya untuk berbicara. “Kena stroke,” timpal Dukuh Mandingan Suharjo sambil menuntut Sutinah berjalan ke arah mobil pribadinya yang terparkir tak jauh dari pendapa. Sehari-hari perempuan yang ditinggal pergi suaminya ini hidup bersama kedua anaknya.

Sutinah adalah salah satu warga Mandingan yang tercoret sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) 2018. Dia tak sendirian. Di Mandingan sedikitnya ada 25 warga miskin (gakin) yang tahun ini tidak mendapatkan jatah bantuan pemerintah pusat ini.

“Ada juga Bu Saelah. Suaminya meninggal dunia, tak punya anak, yo, ora entuk beras,” ucap Suharjo sembari menunjuk salah satu warganya yang berdiri tak jauh darinya.

Seingatnya, seluruh warga Mandingan yang hidup di bawah garis kemiskinan selalu terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Baru kali ini dicoret dalam daftar. Suharjo berharap, seluruh gakin di wilayahnya didaftar sebagai penerima PKH maupun rastra. “Mereka benar-benar membutuhkannya. Kasihan sekali,” tuturnya.

Suharjo melihat data penerima PKH dan rastra tahun ini karut-marut. “Banyak yang salah sasaran,” sesalnya. Di Dusun Mandingan, contohnya. Ada enam kepala keluarga (KK) sejahtera yang justru menerima bantuan tersebut. “Dua di antaranya pensiunan aparatur sipil negara. Ada juga yang punya tiga mobil malah dapat bantuan itu,” beber Suharjo.

Sebagai pamong desa, Suharjo pilih menunda penyaluran PKH dan rastra untuk warganya yang ditengarai salah sasaran. Suharjo bertekad melaporkan hal itu ke Pemkab Bantul. Agar nama mereka diganti dengan warga lain yang benar-benar kurang mampu secara ekonomi.

“Saya nggak tahu kenapa mereka bisa masuk daftar PKH dan rastra,” ujar Suharjo.

Sikap Suharjo ternyata bukan tanpa tantangan. Dukuh yang berupaya meluruskan data sesuai fakta justru kerap kena teror warga. Demikian pula yang dialami ratusan dukuh yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh (Pandu) se-Bantul. Bersama beberapa gakin yang tak masuk dafar penerima PKN dan rastra 2018 mereka ngeluruk kantor Pemkab Bantul kemarin. Pandu mendesak Pemkab Bantul melakukan perbaikan data gakin untuk dikirim kepada pemerintah pusat.

Ketua Pandu Sulistyo Atmojo menyadari kekecewaan kepala keluarga (KK) kurang mampu yang tak terdaftar sebagai penerima PKH maupun rastra. Sebab, saat pendataan beberapa waktu lalu mereka berasumsi bakal menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Mereka tahunya yang mendata dukuh, sehingga komplainnya juga kepada kami,” keluh Sulis, sapaannya, di Pendapa Parasamya.

Saat pendataan, Sulis mengklaim, seluruh gakin telah didata. Tapi ketika penyaluran bantuan, yang terjadi justru berbanding terbalik. Banyak KK miskin yang tidak terdaftar. Sebaliknya banyak kalangan mampu justru menerima bantuan. “Total ada sekitar 16 ribu warga kurang mampu (se-Bantul) yang tidak dapat jatah” keluh dukuh Cangkringan, Sumberagung, Jetis.

Bupati Bantul Suharsono mengapresiasi sikap Pandu. Aduan mereka menjadi bahan rujukan perbaikan data KK kurang mampu yang masih tercecer. “Kami jadi tahu mana yang harus diperbaiki datanya,” ujarnya.

Suharsono meminta seluruh camat, lurah, dukuh, hingga ketua-ketua RT untuk melakukan pendataan ulang. Agar penyaluran PKH maupun rastra tepat sasaran. “Nanti datanya akan saya bawa sendiri ke Jakarta,” tegasnya. (yog/mg1)