JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ mengambil sikap tegas, terkait operasional PT JMI (Jogja Magasa Iron) yang tak kunjung melakukan operasional produksi. Direncanakan pemrov akan memanggil jajaran manajemen PT JMI ke Kepatihan pada Jumat (9/3) mendatang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekprov DIJ Budi Wibowo menyebut provinsi DIJ paling dirugikan operaional produksi PT JMI yang tak kunjung berjalan. Sebab sesuai kontrak karya, penambangan biji besi kawasan pesisir Kulonprogo tersebut berlangsung hingga 2048.
“Kami tersandera kalau tidak ada action, karena lahan seluas itu tidak dimanfaatkan,” kata Budi kepada Radar Jogja Selasa (6/3).

Diungkapkan, PT JMI telah mengantongi segala proses perizin dari Kementerian ESDM sejak 2012 silam. Namun, selama lima tahun lebih berjalan, ternyata perusahaan pertambangan yang ditargetkan mampu memproduksi satu juta ton pig iron pasir besi di areal seluas 2.977 hektare tersebut tidak juga berjalan.

Menurut dia, PT JMI seharusnya sudah memulai opersional karena telah terikat kontrak karya penambangan pasir besi selama 30 tahun. Oleh karenanya, hingga batas waktu penangguhan hingga April mendatang, PT JMI harus sudah mulai beroperasi.

“Mengurus izinnya saja sulit, ini izin sudah keluar malah tidak ada action,” katanya.

Budi mengungkapkan, PT JMI sudah mendapatkan suspend dari Kementerian ESDM sebanyak dua kali. Suspend kedua akan berakhir pada April 2018 mendatang. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“SK Menteri ESDM sudah keluar, PT JMI harus melakukan produksi,” tegasnya.

Saat disinggung terkait kerugian yang dialami dengan mangkraknya produksi pertambangan tersebut, Budi mengaku belum mengetahui secara pasti kerugian yang ditimbulkan. Menurut dia, yang terpenting, pemprov mengambil sikap agar kerugian yang ditimbulkan tidak berkepanjangan.
“Harus ada sikap, nanti dimainkan oleh mereka untuk dijual lagi,” katanya.

Seperti diketahui awalnya pemprov akan melakukan pemanggilan kepada manajemen PT JMI hari ini (7/3). Namun, rencana pemanggilan tersebut mundur hingga Jumat mendatang, karena pemprov tengah melaksanakan Musrenbang. “Selain pihak dari JMI, kami juga memanggil Pemkab Kulonprogo,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DIJ Janu Ismadi mendukung langkah pemprov melakukan pemanggila kepada PT JMI. Bila tidak beroperasi, lahan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. (bhn/ila/mg1)