JOGJA – Moratorium seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) membuat Pemprov DIJ kelimpungan untuk menutup kekurangan sumber daya manusia (SDM). Rekrutmen tenaga kerja kontrak beberapa waktu lalu belum bisa menambal kebutuhan pegawai. Terlebih setiap tahun tak kurang 800 pegawai memasuki masa pensiun.

Untuk mengurai persoalan tersebut, pemprov telah mengajukan 1.700 formasi CPNS ke pemerintah pusat sejak Januari lalu. Namun hingga kemarin belum ada jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) maupun Badan Kepegawaian Negara.

“Kami masih menunggu kepastian dari pusat,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIJ Agus Supriyanto Selasa (6/3).

Dikatakan, dari 1.700 formasi yang diajukan, separo di antaranya untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar (guru). Sisanya tenaga kesehatan.

Agus berharap, pemerintah pusat mengabulkan seluruh formasi yang diajukan. Jika tidak, masalah kepegawaian dikhawatirkan berpengaruh pada kinerja pemerintahan.

Terpisah, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN RB Herman Suryatman menyatakan, hingga kemarin belum ada penetapan jumlah kursi CPNS secara nasional. “Masih dibahas. Belum ditetapkan angka pasti,” katanya.

Berdasarkan data Kemenpan RB, lanjut Herman, pada 2018 terdapat 220 ribu PNS pensiun. Penerimaan CPNS pun diperkirakan tak melebihi angka pensiun tersebut. “Pemerintah daerah sabar saja dulu,” imbaunya.

Menurut Herman, saat ini Kemenpan RB sedang melakukan pendalaman analisis dan usulan kapasitas fiskal yang juga menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan CPNS 2018. (bhn/yog/mg1)