KULONPROGO – Sebanyak 400 bidang tanah Sultan Grond (SG) dan Paku Alam Grond (PAG) akan didaftarkan untuk disertifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah tersebut tersebar di 26 desa.

Sertifikasi menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). Nilainya sebesar Rp1,8 miliar dan akan dilakukan tahun ini. Ditargetkan rampung dalam tiga tahun.

“Tahap awal berupa pemberkasan oleh desa. Menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT) 2017 dan sudah dilakukan,” kata Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulonprogo Eko Setyo Nugroho Minggu (4/3).

Lalu tahapnya berlanjut dengan pengadaan patok. Sedangkan pematokan tanah dan pembuatan batas-batas tanah dilakukan pada triwulan pertama 2018.

Jumlah tanah berstatus SG dan PAG di Kulonprogo yang akan disertifikasi itu tidak sebanyak di Sleman dan Gunungkidul. Namun pihaknya tetap akan melakukan sertifikasi sesuai alokasi Danais.

Berdasarkan data sementara hasil identifikasi dan inventarisasi di Kulonprogo ada 321 bidang tanah kadipaten. Luanya mencapai 1.182,578 hektare.

Tanah tersebut tersebar di Kecamatan Temon, Panjatan, Galur dan Wates. “Sedangkan tanah kasultanan 1.234 bidang dengan luas 567,2 hektare. Lokasinya di tujuh kecamatan lainnya di Kulonprogo,” kata Eko Setyo.

Kepala BPN Kantor Wilayah Kulonprogo Suardi mengatakan sertifikasi tersebut akan diproses BPN Kulonprogo. Sertifikasi hanya akan dilakukan kepada tanah SG atau PAG yang telah ditetapkan untuk disertifikasi dan berkasnya lengkap.

“Sertifikasi tanah itu dilakukan bareng dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 2018 BPN Kulonprogo. Targetnya melakukan sertifikasi 20.200 bidang tanah,” kata Suardi. (tom/iwa/mg1)