KULONPROGO – Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kulonprogo 2018 mencapai Rp 23 miliar. Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 336.923 lembar. Jumlah tersebut naik Rp 7,3 miliar dibanding PBB tahun lalu.

Peningkatan PBB itu terkuak dalam sosialisasi dan penyerahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) serta Panutan Pajak 2018 di Aula Adikarta, Kompleks Pemkab Kulonprogo Senin (5/3).

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan salah satu alasan perubahan PBB P2 di Kulonprogo tahun 2018 di antaranya harga jual beli tanah mengalami kenaikan.

“NJOP menjadi Rp 10.000 pada 2018. Kenaikan ini akibat multiplier effect pembangunan bandara,” kata Hasto.

Hasto mengapresiasi wajib pajak (WP) yang tertib bayar pajak. Pemkab berjanji memberikan fasilitasi sebaik mungkin.

“Jika ada yang perlu ditanyakan segera disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo untuk ditindaklanjuti,” kata Hasto.

Dia berharap pelayanan pembayaran PBB dipermudah. Semudah mengisi pulsa handphone. Selain itu potensi kelalaian petugas bisa diminimalisasi.

“Dengan membangun sistem baru untuk mempercepat transaksi, maka akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasto.

Kepala BKAD Kulonprogo Triyono mengatakan PBB merupakan 7,49 persen dari PAD Kulonprogo. Tahun 2017 pembayaran PBB mencapai 93 persen dari SPPT yang dikeluarkan pada 2017.

“Harapan tahun ini, seluruh jajaran menggali potensi. Camat dan kepala desa memahamkan masyarakat pentingnya membayar pajak,” kata Triyono.

Hasto dan Wakil Bupati Sutedjo membayar perdana PBB 2018 di counter Layanan Bank BPD DIY. Hasto membayar PBB rumah di Pedukuhan Klepu, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap.

Berdasarkan data, penyerahan SPPT PBB P2 2018 tertinggi PT Angkasa Pura (AP) I senilai Rp 6 miliar. Disusul PT Pertamina UPMS IV, CV Karya Hidup Sentosa, dan PT Sung Chang Indonesia.

Pimpinan Cabang PT BPD DIY Cabang Wates Kristina Hariarsi mengatakan tahun ini pembayaran PBB melalui rekening BPD DIY sebesar 99 persen. “Untuk tahun 2018 senilai Rp 23 miliar,” kata Kristina.

BPD DIY mendukung program nontunai sejak Oktober 2017. Masyarakat dapat membayar melalui EDC atau ATM.

Dalam waktu dekat, BPD DIY akan mengadakan simulasi kepada para bendahara untuk mencoba transaksi belanja APBD.

“Kami juga melakukan pelayanan e-Samsat satu-satunya di Indonesia. Untuk transaksi perpanjangan STNK, tidak perlu BPKB, KTP, asal nama rekening dan nama pemilik kendaraannya sama,” ujar Kristina. (tom/iwa/mg1)