GUNUNGKIDUL – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul audiensi dengan pemkab setempat. Hasilnya kesimpulan awal, pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) ditunda.

Audiensi digelar tertutup di ruang rapat bupati Senin (5/3). Ditemui pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul. Dihadiri Kepala BKAD Supartono hingga Kabid Pendapatan dan Pengawasan BKAD Mugiyono.

Usai audiensi puluhan anggota PHRI terlihat tidak puas dengan hasil rapat. Tidak bergegas pulang, mereka kembali berkumpul di halaman pemkab untuk melanjutkan diskusi.

“Seperti pada kesepakatan awal, kami ingin pemasangan tapping box dilakukan serempak. Jangan hanya dikhususkan bagi 12 rumah makan saja,” kata Ketua PHRI Gunungkidul Nila Sari.

Kata Nila, penolakan pemasangan tapping box atas nama organisasi bukan orang per orang. Pengusaha enggan memasang alat perekam karena dinilai tebang pilih.

“Ayolah, kalau ingin menambah pendapatan daerah ya aturan ditegakkan dengan baik. Apa iya perda hanya mengatur 12 rumah makan saja?” tanya Nila.

Dia memastikan pemasangan tapping box ditunda. Pemasangan tapping box berbentuk mesin kasir teriintegrasi online ke kantor BKAD ditunda.

“Alat perekam mau ditarik kembali dan tadi disampaikan kami akan diaudit,” ujar Nila.

Mengenai audit itu, kata Nila, anggota PHRI justru merasa diintimidasi dan ada usul akan wadul ke DPRD Gunungkidul. Mengadu ke wakil rakyat atas peraturan daerah yang diterapkan sepihak.

“Namun untuk kepastian audiensi dengan DPRD akan kami rapatkan lagi,” kata Nila.

Sementara itu, Mugiyono belum bisa dikonfirmasi. Berulangkali dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya tidak diangkat.

Sebelumnya, usai audiensi, Supartono memberikan pernyataan terbalik dengan PHRI. Kata dia, aturan mengenai pemasangan tapping box jalan terus.

“Nanti akan dibahas lagi,” kata Supartono kemudian pamit karena ada kepentingan lain. (gun/iwa/mg1)