PURWOREJO – Penataan los Pasar Butuh yang diseragamkan seiring penataan pasar dalam tahun anggaran 2017 menimbulkan permasalahan bagi pedagang. Lebih cocok diberikan kepada pedagang daging, menjadikan penjual dengan jenis usaha lain mengalami kesulitan untuk memanfaatkan.

Selain itu, los yang terlalu kecil (berukuran 1×2 meter ) dirasa tidak bisa menampung dagangan milik pedagang yang selama ini dagangannya cukup banyak. Mereka tidak bisa berkutik dan menunggu arahan lebih jauh dari pihak terkait.

“Setelah jadi, sudah ada sosialisasi dan kami diberikan nomor sesuai tempat jualan dulu. Tapi memang sampai sekararang belum disuruh untuk masuk,” kata Yono, 52, pedagang nasi dan sayur matang yang masih berjualan di areal parkir Pasar Butuh, Senin (5/3).

Menurutnya, dengan kondisi pasar yang luas memang menjadikan pedagang lebih nyaman berjualan. Hanya saja mereka mengalami kesulitan karena ukurannya terlalu pendek. Selain itu yang dibutuhkan adalah titik berjualan memanfaatkan lantai, bukan penempatan dagangan yang tinggi.

“Itu bisa dilihat letak jualan kita setinggi perut orang dewasa. Kan lebih enak ditaruh di bawah dan terlihat oleh penjual,” jelas Yono.

Pendapat senada disampaikan Suryati, 46, warga Desa/Kecamatan Butuh yang berjualan ketela pohon dan hasil bumi lainnya. Tempat meletakkan dagangan yang lebih tinggi dinilai tidak pas karena akan menyulitkan pedagang. Ia lebih sreg posisinya agak diturunkan karena jenis jualannya bahan yang masih kotor.

“Bisa dibayangkan kok, los yang cocok untuk daging itu digunakan oleh mereka yang jualan pakaian dan sebagainya. Semuanya jadi repot,” kata Suryati.

Anggota Komisi C DPRD Purworejo Nur Hidayat Pramudyanto menuturkan pembangunan Pasar Butuh memanfaatkan dana dari pusat, di mana sebenarnya dulu diarahkan untuk penanganan Pasar Pituruh. Dengan pertimbangan kondisi tanah di Pasar Pituruh labil untuk bangunan besar, oleh pemkab pembangunan itu diarahkan untuk dialihkan ke Pasar Butuh.

“Saya sebenarnya kurang sependapat Pasar Butuh dibangun karena pasar itu kondisinya mati suri. Pemkab sendiri tidak ada rembugan pengalihan ini dengan DPRD. Mereka beralasan karena dananya dari pusat, sehingga tidak diharuskan berembug dengan pemkab,” jelas Nur. (udi/laz/mg1)