JOGJA – Puluhan calon jamaah umrah di Jogjakarta lagi-lagi gagal berangkat ke Tanah Suci gara-gara tergiur tarif murah. Belum selesai kasus yang menimpa jamaah Abu Tours and Travel, muncul persoalan lain dialami puluhan jamaah PT Amanah Mitra Berkah (AMB). Kepada calon jamaahnya PT AMB menawarkan subsidi sebesar Rp 5 juta untuk pendaftar yang sudah pernah berangkat umrah. Sedangkan jamaah yang belum pernah umrah mendapat subsidi Rp10 juta. Sementara biaya paket umrah yang disebutkan pada brosur PT AMB tertulis Rp 28,7 juta. Dengan fasilitas hotel bintang empat. Tak kurang 41 calon jamaah tergiur promo tersebut meski PT AMB yang beralamat di Blok Patuk NG 1/588 Ngampilan tidak mencantumkan izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Tapi hanya izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Wagiman, jamaah asal Bantul, mengungkapkan, dia dijanjikan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Januari setelah melunasi biaya yang dipatok PT AMB. Belakangan ada informasi jika jadwal keberangkatannya diundur Senin (5/3). Namun kenyataannya tetap tidak jadi berangkat. “Januari lalu informasi dari PT AMB karena belum pesan tiket dan hotel. Yang sekarang bilang karena cuaca buruk,” ungkap Wagiman ketika minta bantuan hukum di kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DIJ Senin (5/3).

Ketua Peradi Jogja Irsyad Thamrin mengaku baru kali ini menerima aduan calon jamaah umrah yang gagal berangkat. “Kami akan cek dulu legalitas perusahaanya,” katanya.

Terpisah, Kabid Pelayanan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) DIJ Noor Hamid menyesalkan masih adanya masyarakat yang tergiur tarif murah umrah di bawah standar pemerintah. Noor menegaskan bahwa biaya minimal umrah sekurang-kurangnya Rp 20 juta. Biaya tersebut bisa lebih tinggi mengingat adanya kenaikan PPn sebesar lima persen oleh Pemerintah Arab Saudi. “Kalau ada yang menawarkan biaya umrah kurang dari Rp 20 juta, itu pasti bermasalah,” ujarnya.

Terkait dengan legalitas PT AMB, Noor Hamid memastikan Kanwil Kemenag DIJ belum mengeluarkan rekomendasi. “Yang dimiliki PT AMB itu izin wisata, bukan penyelenggaraan umrah,” tandasnya.

Karena tak berizin, lanjut Noor, Kanwil Kemenag DIJ pernah melayangkan surat peringatan untuk PT AMB agar tidak mencari calon jamaah umrah.

Sementara itu, Yuli, nama salah seorang tenaga marketing PT AMB yang tertera pada brosur, berdalih, sebagian jamaah hanya dijadwalkan ulang untuk pemberangkatan mereka. Hanya, Yuli tidak bisa memastikan jadwal keberangkatan tersebut. “Soal izin umrah di daerah sedang dalam proses. Kami menginduk ke perusahaan di Jakarta untuk merekrut jamaah umrah,” kilahnya.

Dia mengklaim, dari 41 jamaah yang terdaftar, 20 orang di antaranya sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sisanya belum bisa diberangkatkan karena subsidi dari perusahaan belum cair.(pra/yog/mg1)