MUNGKID – Pemerintah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata ke DPRD Kabupaten Magelang. Dalam raperda itu diatur berbagai hal, mulai potensi pariwisata, jam operasional, dan lainnya.

“Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Magelang,” ujar Pejabat Sementara Bupati Magelang Tavip Supriyanto.

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Menurutnya, melalui kegiatan usaha pariwisata dapat dicapai tujuan-tujuan strategis. “Meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Selain itu, juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Bahkan juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam raperda diatur mengenai perizinan usaha pariwisata, jam operasional usaha pariwisata, standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Serta hak, kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

Disamping itu dalam upaya pengembangan usaha pariwisata di daerah, pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata. “Serta memberikan pembinaan kepada pengusaha pariwisata dalam rangka penyelenggaraan usaha pariwisata,” jelasnya.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jateng ini mengungkapkan, Kabupaten Magelang mempunyai berbagai potensi. Mulai dari alam, flora dan fauna, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang perlu dikembangkan menjadi potensi pariwisata daerah. Tujuannya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi pariwisata daerah, perlu penyelenggaraan usaha pariwisata. Itu untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif,” katanya.

Usaha pariwisata yang dapat diselenggarakan di daerah meliputi 13 bidang. Yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Bidang usaha itu dapat dirinci lebih lanjut dalam jenis atau sub jenis usaha pariwisata.

Selain mengajukan raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemkab juga mengajukan raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan hanya untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa. (ady/laz/mg1)