MUNGKID – Petugas gabungan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, Satpol PP, dan kepolisian menurunkan paksa baliho-baliho bergambar pasangan calon bupati Magelang. Berbagai wilayah didatangi dan mereka mencopot baliho-baliho yang dinilai melanggar aturan.

Panwas berpendapat, upaya pencopotan paksa ini bukan merupakan upaya sewenang-wenang. Tetapi tidak lebih dari upaya untuk menegakkan aturan yang ada.”Kami sudah melakukan langkah-langkah persuasif demi menghindari gejolak politik,” kata Ketua Panwaskab Magelang MH Habib Shaleh Kamis (1/3).

Panwas mengaku, penertiban APK ini bukan merupakan upaya serampangan. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU (PKPU) No 4/ 2017. Habib secara resmi sudah membangun komunikasi dua arah dengan paslon, Tim Sukses dan pimpinan partai politik.

Panwaskab sudah mengirimkan surat resmi dan menjalin komunikasi via telepon. Bahkan, Rabu (28/2) pagi sebelum penertiban, Panwas sudah menghubungi lagi. “Semua mendukung dan menyambut baik asalkan kami adil dan tidak tebang pilih,” jelas Habib.

Ia yakin langkah ini sudah sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Jawa Tengah. Dengan demikian, tidak benar jika kabupaten dan kota lain yang menyelenggarakan Pilkada tidak menertibkan APK dan baliho. “Namun bagaimanapun kami mengapresiasi positif kritik dan saran konstruktif dari parpol dan timses,” ujarnya.

Kritik dan saran yang disampaikan, menjadi masukan untuk penertiban ke depan. Ia justru berharap komunikasi antar tim sukses pasangan calon bupati bisa terus dibangun. “Nantinya parpol tidak memasang APK yang melanggar aturan KPU. Sehingga tidak perlu ada penertiban,” kata dia.

Menurutnya, ada ketentuan – ketentuan tertentu, sesuai Pasal 70 Peraturan KPU (PKPU) No 4/ 2017. Tim Gabungan hanya menertibkan APK yang tidak sesuai dengan peraturan KPU. Mulai dari sisi kontens, jenis dan jumlah. Selain itu juga tempat pemasangannya. “Pelanggaran atas peraturan ini termasuk pelanggaran administrasi,” jelas Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Magelang Fauzan Rofiqun.

Fauzan menjelaskan, sesuai Pasal 70 ayat 4 PKPU No 4/ 2017 menyebutkan paslon bupati dan paslon gubernur dilarang memasang APK menggunakan program pemerintah. Terkait dengan pasal 70 ayat 5 menjelaskan, jika APK sudah terpasang sebelum penetapan paslon maka wajib diturunkan dalam waktu 1 x 24 jam. “Paslon ditetapkan 12 Februari 2018, (penertiban) 28 Februari 2018. Kelonggaran waktu 16 hari sudah lebih dari cukup,” ungkapnya.

Petugas menertibkan APK di taman depan Artos Mall, kawasan Mertoyudan dan bundaran Blondo, Kecamatan Mungkid. Hal itu karena melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No 22 2014 tentang izin penyelenggaraan reklame pasal 18 tentang tempat-tempat yang dilarang dalam pemasangan. APK dan baliho dilarang dipasang di fasilitas publik seperti jembatan, taman, monumen dan lainnya.

Dijelaskan bahwa, semangat UU dan peraturan turunannya adalah demi terciptanya pemilu yang efisien, murah dan tidak boros sumber daya. Sudah ada ketentuan bahwa APK difasilitasi negara melalui KPU dengan konten dan jumlah yang disepakati. “Tujuan aturan ini agar tidak ada perang iklan, perang baliho, perang spanduk serta tidak mengganggu lingkungan,” katanya. (ady/din/mg1)