JOGJA – Puluhan jabatan di lingkungan Pemprov DIJ bakal dipangkas. Khususnya posisi di level eselon III dan IV. Pemangkasan jabatan itu sebagai dampak perubahan Perdais 3/2015 tentang Kelembagaan.

Ada sejumlah dinas atau badan yang digabung. Ada pula instansi yang harus bubar. Dampak bubar atau digabungnya organisasi perangkat daerah (OPD) itu membuat beberapa jabatan menciut jumlahnya.

“Totalnya ada 76 jabatan eselon III dan IV yang hilang,” ujar Kepala Biro Organisasi YB Jarot Budi Harjo usai rapat kerja harmonisasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ di gedung dewan Kamis (1/3). Harmonisasi itu sebagai tindak lanjut kesepakatan pansus kelembagaan dewan dengan tim pemprov untuk menata kelembagaan pemprov pada Senin (26/2) lalu.

Selain memangkas 76 jabatan, ada tambahan tiga eselon II b di struktur organisasi yang baru. Yakni wakil kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM, wakil kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta wakil kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ.

Meski bertambah tiga wakil kepala dinas, posisi wakil kepala Dinas Kebudayaan DIJ justru hilang. Posisi ini dihapus bersama dengan asisten keistimewaan. Sebagai ganti asisten keistimewaan adalah badan keistimewaan atau Pani Radya Kaistimewaan.

Adapun instansi yang bubar antara lain Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan DIJ. Keduanya digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ.

Bidang perkebunan kemudian digabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ. OPD ini merupakan peleburan dari bidang perkebunan, dinas pertanian dan badan ketahanan pangan dan penyuluhan (BKPP) DIJ. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal (BKPM) juga dilebur menjadi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Jumlah biro bertambah dari tujuh menjadi delapan.

Nama biro ada yang kembali di zaman Orde Baru. Misalnya Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat balik dengan nama Biro Bina Mental Spiritual. Bidang humas yang semula ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ dikembalikan masuk ke Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ.

Pembahasan perubahan perdais kelembagaan sempat alot. Semula pemprov ingin semua OPD memakai nomenklatur lokal dengan bahasa Jawa. Perdais kelembagaan juga hendak mengatur kelembagaan hingga tingkat kabupaten, kota dan desa.

Kini nomenklatur lokal tinggal disematkan pada dinas kebudayaan menjadi Kundha Kabudayaan dan dinas pertanahan dan tata ruang (Kunda Niti Mandala sarta Tata Sasana).

Terkait kelembagaan kabupaten, kota dan desa batal diatur dengan perdais. Perubahan perdais kelembagaan hanya mengatur urusan keistimewaan dan penugasan urusan keistimewaan kepada pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah desa. Pengaturan selanjutnya lewat peraturan gubernur (pergub)

Assekprov Administrasi Umum Kristiana Swasti sempat menawar untuk tetap mengatur kelembagaan kabupaten, kota dan desa. Namun upaya Kristiana itu ditolak mentah-mentah oleh anggota pansus Suharwanta. “Kalau itu mau diatur di perdais ini, situasinya bisa geger (kesepakatan bubar),” gertak Suharwanta.

Kristiana akhirnya memilih mundur. Saat rapat terakhir dengan pansus, konsep yang diajukan pemprov berubah. Dia juga tak lagi ikut rapat kerja saat finalisasi. Bambang Chrisnadi, anggota pansus lainnya mewanti-wanti agar posisi tiga wakil kepala dinas segera diisi. “Jangan lagi ada Plt wakil kepala dinas,” pintanya. (kus/iwa/er/mg1)