BANTUL – Is Andariyah keukeuh tidak akan menghentikan operasional usaha peternakannya. Warga Dusun Kuden, Sitimulyo, Piyungan ini mengklaim keberadaan kandang ayam miliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Usaha seperti ini seharusnya tidak butuh izin gangguan,” klaim Is saat dihubungi Kamis (1/3).

Klaim ini merespons aksi unjuk rasa di Kompleks Parasamya Rabu (28/2) lalu. Saat itu puluhan warga Kuden memprotes keberadaan kandang ayam di wilayah mereka.

Itu lantaran kandang ayam jenis Jawa Super ini berada di tengah permukiman. Warga meminta pemkab menutup kandang ayam yang limbahnya mencemari lingkungan ini.

Is tak menampik Perda No. 9/2014 memang mengatur ketentuan izin gangguan. Hanya, regulasi ini tak berlaku lagi. Menyusul perubahan regulasi. Merujuk Perda No. 10/2015, usaha peternakan ayam tak memerlukan izin gangguan lagi. Ini diperkuat dengan ketentuan Permendagri No. 22/2016. Di mana regulasi ini menghapus ketentuan izin gangguan.

Apalagi, kata Is, usaha peternakannya masuk kategori usaha mikro atau modalnya di bawah Rp 500 juta. “Memang berisi 15 ribu ekor. Tapi panennya tidak serentak,” dalihnya.

Perihal limbah yang dianggap mencemari lingkungan, Is membantahnya. Is pernah mengajukan uji kebauan kepada Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIJ. Hasilnya, uji laboratorium itu menunjukkan limbahnya masih di bawah ambang batas. Karena itu, Is menganggap tuntutan warga mengada-ada.

“Isinya pejantan Jawa Super semua. Sehingga baunya tak menyengat. Beda dengan broiler,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi tak menyanggah bahwa ketentuan soal kewajiban izin gangguan memang dihapus. Kendati begitu, Pulung mengingatkan, pemkab telah menyusun peraturan bupati. Regulasi yang merespons penghapusan izin gangguan ini memuat beberapa ketentuan. Antara lain, aspek lingkungan. “Ini untuk mencegah gejolak,” tambahnya. (zam/ila)