SLEMAN – Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto meminta pengemudi becak motor (betor) bertindak bijak. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas, jenis kendaraan tersebut tidak masuk klasifikasi kendaraan manapun.

Ditemui di Mapolda DIJ seusai apel gelar pasukan operasi keselamatan lalu lintas Arif menjabarkan detail kebijakan. Secara legalitas, betor tidak memiliki payung hukum. Tidak tergolong sebagai kendaraan bermotor tradisional maupun kendaraan bermesin roda dua dan empat.

“Bukan bermaksud tidak mendukung, tapi prinsipnya harus ditata dan diatur. Mau dicantolkan di mana jenis kendaraan ini? Karena memang tidak tertulis dan tidak punya payung hukum,” tegas Arif Kamis (1/3)

Adanya pembanding dengan kendaraan tradisional, becak kayuh dan andong dirinya tidak sependapat. Jenis kendaraan tradisional ini telah memiliki payung hukum jelas. Bahkan keduanya tercantum dalam produk Perda Pemprov DIJ.

Hanya saja dirinya mengakui untuk kebijakan lanjutan perlu rembugan secara kompleks. Penghentian operasi tidak bisa serta merta langsung pelarangan. Pertimbangan utama untuk menghindari konflik sosial.

“Saat dilarang ada konflik sosial luar biasa karena jumlahnya (pengemudi bentor) sudah ribuan. Di satu sisi jika tidak ditegasi bisa jadi potensi kecelakaan,” ujar pria yang akrab disapa Inung ini.

Potensi ini berawal dari tidak jelasnya komponen mesin betor. Selama pendataan hampir seluruh betor menggunakan mesin motor tua. Modifikasi yang dilakukan juga tidak memenuhi aspek-aspek kenyamanan dan keselamatan berkendara.

“Gorontalo juga punya betor tapi mesinnya lebih muda. Dari segi legalitas mesin lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang ada di Jogjakarta rata-rata menggunakan motor tua yang kadang legalitasnya belum tentu ada,” jelasnya.

Kapolda DIJ Brigjen Polisi Ahmad Dofiri siap menjalankan kebijakan. Menurutnya penegakan aturan tetap mengacu dari aturan daerah. Jika ada sebuah kesepakatan yang dilegalkan maka dapat diupayakan pola aturan.

“Keberadaan betor dari sisi keselamatan dan kenyamanan tidak seperti kendaraan umum. Karena memang belum memenuhi syarat dan bisa membahayakan,” kata Dofiri. (dwi/iwa/er/mg1)