JOGJA – Terlambatnya pencairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke RS Jogja mulai dikeluhkan. RS Jogja merasa keterlambatan pencairan klaim tersebut akan mengganggu layanan dan operasional RS.

Direktur Utama RS Jogja Tuty Setyowati mengatakan total tunggakan yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Rp 23,2 miliar sejak 25 Januari lalu. Terdiri dari klaim yang diajukan pada 25 Januari sebesar Rp 9,7 miliar, pada 31 Januari sebesar Rp 4,5 miliar dan yang terakhir Rabu lalu (28/2) senilai sekitar Rp 9 miliar.

“Mungkin bagi BPJS terlambat tiga minggu tidak masalah, tapi bagi RS itu cukup mengganggu operasional,” ujar Tuty saat rapat kerja dengan Komisi D DPRD Kota Jogja Rabu (28/2).

Gangguan operasional yang disebutnya, mulai dari pemenuhan kebutuhan obat serta alat medis dan layanan ke pasien. Saat ini, RS Jogja juga masih memiliki utang pembelian obat sekitar Rp 10 miliar.

Jika BPJS sudah mencairkan klaim tagihan sebesar Rp 9,7 miliar, maka dana yang diperoleh tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk membayar utang obat dan alat medis.

“Yang bisa kami lakukan adalah membujuk distributor obat agar tidak menghentikan distribusi obat ke RS Jogja. Kami hanya bisa menjanjikan bahwa obat pasti akan dibayar,” katanya.

Tuty menyadari BPJS Kesehatan Jogjakarta juga tergantung transfer dari Pusat untuk membayarkan klaim tagihan dari rumah sakit. “Bagaimanapun juga, 90 persen dari pasien yang berobat ke RS Jogja menggunakan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menilai kondisi yang dialami RS Jogja juga dialami RS lain. Dia meminta segera dicarikan solusi supaya pembayaran bisa tepat waktu.

“Jika keterlambatan ini terjadi berlarut-larut, maka kami khawatir pelayanan kesehatan tidak maksimal. Akan terjadi darurat pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Jogjakarta Dwi Hesti Yuniarti memastikan semua klaim yang sudah lengkap dari RS di Kota Jogja, Bantul dan Gunungkidul, yang jatuh tempo pada 15 Februari lalu sudah dibayarkan semua.

Pembayaran melalui transfer langsung dari rekening BPJS Pusat ke rekening RS. “Pembayaran klaim kami sesuai aturan 15 hari setelah klaim lengkap diterima,” jelasnya.

Terkait pernyataan Dirut RS Jogja, yang mengaku klaimnya belum dibayarkan, Hesti mengatakan hal itu karena klaim yang diajukan tidak hanya saat bulan berjalan, tapi juga diikutkan dengan klaim tahun sebelumnya, 2016 dan 2017 yang baru diajukan.

Untuk itu perlu dipilah-pilah lagi klaim yang harus dibayarkan. “Kalau semua tunggakan, termasuk yang tahun-tahun sebelumnya, langsung ditagihkan, kami tidak mampu, apalagi yang dilayani banyak RS,” katanya.

Hesti mengaku sebenarnya sudah ada kesepakatan BPJS Kesehatan bersama RS di depan Dinas Kesehatan DIJ. Untuk itu dirinya menilai sebenarnya tidak perlu lagi diungkit-ungkit persoalan tersebut dan meminta diselesaikan dengan diskusi bersama.

“Kalau tidak mau terlambat ya sama-sama tertib, sesuai ketentuan,” tuturnya. (pra/iwa/mg1)