MUNGKID – Ancaman Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Magelang mencopot baliho bergambar pasangan calon bupati Magelang benar-benar direalisasikan. Baliho-baliho di sejumlah titik diturunkan oleh tim gabungan dari Panwas, Satpol PP, dan kepolisian.

Di Kecamatan Tempuran dan Salaman misalnya. Baliho yang dicopot berada di lokasi-lokasi cukup strategis. Misalnya di Bundaran Kecamatan Salaman dan depan Pasar Babrik Kacamatan Tempuran. “Penertiban ini dilakukan karena banyak yang melanggar aturan,” ujar Soim, salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Salaman Rabu (28/2).

Baliho yang melanggar itu merupakan gambar dari pasangan calon bupati Zaenal Arifin SIP – Edi Cahyana (Padi) dan KH Zaenal Arifin – Rohadi Pratoto (Zaroh). Tidak hanya tempat, baliho mereka juga melanggar secara ukuran pemasangan. “Dari aturan, ada ukuran tertentu. Juga tempatnya sudah ditentukan,” jelas Soim.

Menurut dia, pemasangan baliho pasangan calon bupati ada ketentuannya tersendiri. Itu sesuai kesepakatan bersama Pencopotan dimulai sekitar pukul 14.10-16.00 WIB. Di Kecamatan Salaman, setidaknya terdapat 13 titik yang tersebar di beberapa desa.

Lokasi pembersihan alat peraga kampanye di antaranya baliho di Dusun Gadean, spanduk rentang di Bundaran, banner di depan Balai Desa Salaman, baliho di Dusun Kauman, Desa Salaman. Ada juga pencopotan spanduk rentang di depan SPBU Desa Sriwedari, baliho, 2 lembar spanduk rentang di depan di sebelah RM Enak Sriwedari, baliho di depan cucian mobil desa Sriwedari.

Untuk di Desa Krasak, petugas mencopot banner, baliho di depan SDN I Krasak, baliho dan spanduk rentang di depan Bengkel Sumber Rejeki Krasak (Pertigaan Krasak). Ada juga spanduk rentang di depan pabrik kayu lapis Desa Kaliabu, dan baliho di Desa Margoyoso.

Selain bergambar paslon, ada juga baliho yang bergambar bupati inkumben, beserta penjelasan program-program pemerintah. Baliho program pemerintah bergambar paslon, dinilai melanggar pasal 70 PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Yakni, paslon gubernur dan bupati dilarang memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.

Adapun APK dari paslon harus ditertibkan karena tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU. Ketua Panwaskab Magelang MH Habib Shaleh mengungkapkan, pihaknya sudah lebih dulu menempuh upaya persuasif sebelum melakukan penindakan pelanggaran kampanye.

Hal ini dilakukan dengan mengirimkan surat dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait. Tujuan pelepasan APK ini adalah untuk menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan kampanye. “Kami mengajak semua pihak untuk menaati peraturan KPU, Perbawaslu dan UU No 10/ 2016,” kata dia. (ady/din/mg1)