GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

JOGJA – Di balik sepinya penanganan tindak pidana korupsi di DIJ bukan berarti Jogjakarba bebas dari kasus tersebut. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M.Syarif membeberkan jika lembaganya telah menerima sedikitnya 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi di DIJ selama periode 2015-2018.

“Itu baru sebatas laporan. Tapi, kalau benar 10 persen saja, wah, nama baik Jogja yang selama ini bagus bisa berkurang,” ungkap Laode di Kompleks Kepatihan Rabu (28/2). Kehadiran Laode di Jogjakarta dalam rangka rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemprov DIJ.

Laporan yang masuk lembaga antirasuah tersebut tak semuanya bermuara di lingkungan pemprov. Tapi juga seluruh kabupaten/kota se-DIJ. Beberapa laporan di antaranya, menurut Laode, tentang penggunaan dana keistimewaan (danais). “Saya tidak bisa ungkapkan di sini laporan itu terkait apa,” kelitnya.

Dikatakan, dari 192 laporan yang telah diverifikasi, 26 kasus di antaranya telah masuk tahap penelaahan lanjutan.

Dari tahapan tersebut akan diketahui ada dan tidaknya tindak pidana korupsi. Andaikan ditemukan tindak pidana korupsi pun, ucap Laode, belum tentu selalu berasal dari penyelenggara pemerintahan.

“Kalau ada yang seperti ini biasanya langsung kami limpahkan ke kejaksaan atau polda,” katanya.

Ditanya mengenai dana keistimewaan (danais), yang disebut-sebut rawan diselewengkan, Laode menegaskan, lembaganya komit untuk mengawasi pemanfaatannya. “Kami ingin pemanfaatannya (danais, Red) sesuai dengan undang-undang dan transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut Laode mengatakan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dilakukan untuk mempersempit ruang gerak tindakan koruptif pada penyelenggara pemeritahan di DIJ. Beberapa sistem yang perlu diperbaiki ada pada sektor perizinan serta pengadaan barang dan jasa. Termasuk proses bujeting di lembaga legislatif (DPRD).

“Yang harus diwaspadai itu uang klik dan uang ketok,” sindirnya.

Uang klik atau ketok yang dimaksud Laode adalah semacam fee atau suap untuk persetujuan atau pengesahan anggaran. Sebagaimana kasus yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola.

Menanggapi banyaknya laporan dugaan korupsi di Jogjakarta yang diterima KPK, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menilai sebagai hal wajar dalam sistem pemerintahan. Kendati demikian, HB X mengaku tak tahu pasti ikhwal laporan-laporan tersebut. “Laporannya kan tidak pada saya,” katanya.

Toh jika memang benar ada laporan dari DIJ, menurut gubernur, belum tentu dugaan korupsinya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemprov maupun pemkab/pemkot.

“Pengertian DIJ itu, kan lembaga vertical. Pemda atau perguruan tinggi yang dapat APBN, juga bisa,” dalihnya.

Karena itu, HB X mengamini perlunya kerja sama pengawasan anggaran oleh pihak-pihak berkompeten. “Karena masih ada celah dan ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi,” ungkap HB X.

Adanya kerja sama pengawasan anggaran dengan KPK diharapkan HB X bisa mempersempit celah atau ruang untuk korupsi. (bhn/yog/mg1)