PURWOREJO – Puluhan kepala desa yang bergabung dalam hearing tentang penyusunan Raperda Perubahan Kedua Perda Nomor 24 Tahun 2016 berjalan semarak di ruang rapat alat kelengkapan DPRD Purworejo, Jumat (23/2). Terjadi adu agumentasi di antara anggota pansus dengan sejumlah kades.

Sesuai aturan yang ada, pelaksanaan pilkades tahun 2019 akan diundur tahun 2020. Namun sebagian besar kepala desa menolak dan ingin pelaksanaannya dilakukan tahun itu juga seperti perda sebelum revisi.

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Luhur Pambudi itu menjadi agenda Pansus 42 yang diketuai Prabowo. Selain menghadirkan kepala desa, hearing juga mendatangkan camat serta perwakilan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Kemiri Turahman mengatakan, dalam aturan yang ada memang pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung 2019. Aturannya, pelaksanaan Pilkades serentak dalam periode enam tahun sebanyak tiga kali setiap dua tahun.

Sehingga, Pilkades serentak yang telah dilaksanakan 2017 lalu kembali dilaksanakan pada 2019 mendatang. “Kalau bicara aturan memang demikian, tapi jika melihat kebutuhan, untuk Pilkades serentak 2019 nanti akan terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang sangat banyak,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar dalam revisi perda disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Antara kebutuhan dengan aturan itu memang terkadang bertolak belakang, namun aspirasi ini kami minta ditindaklanjuti melalui forum hearing ini,” tambahnya.

Berbeda dengan Kepala Desa Seren, Kecamatan Kutoarjo Dipo Prasetyo yang mengusulkan agar pelaksanaan pilkades serentak tetap berlangsung 2019. Apalagi, agenda itu sudah terjadwal, sehingga jauh-jauh telah dipersiapkan oleh pihak terkait.

“Mestinya pelaksanaan pilkades serentak itu yang menyesuaikan aturan, bukan aturannya yang harus menyesuaikan,” tandasnya. Mengenai usulan lain agar Pilkades serentak diundur 2020 karena pada tahun 2019 ada Pileg dan Pilpres, Dipo menilai hanya alasan saja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo Sumharjono menyampaikan, Pilkades serentak 2019 hampir dipastikan diundur 2020. Desa yang mengikutinya 164 plus 1 desa yang mengalami kekosongan jabatan kades pada tahun 2020.

Untuk 2018 akan dilaksanakan sebelum masa jabatan akhir kades pada 18 Desember tahun itu sebanyak 195 desa. Pihaknya beralasan kebijakan yang diambil itu, antara lain, karena adanya keterbatasan PNS untuk mengisi penjabat (Pj) Kades yang mengalami kekosongan pada tahun 2018 dan 2019. (udi/laz/mg1)