JOGJA – Keberadaan minimarket waralaba tanpa izin di Kota Jogja terus bertambah. Yang terbaru minimarket tanpa izin berdiri di Jalan Prawirotaman, Mergangsan. Sama dengan dua minimarket tanpa izin lainnya, minimarket ini juga menyamarkan papan nama usahanya.

Data Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja menyebutkan, sejak 2015 hingga akhir bulan pertama 2018 ini terdapat 20 minimarket berjejaring yang tidak berizin beroperasi.

Tapi dari sekian minimarket ilegal ini tidak semuanya bisa ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Alasannya karena dalam Perwal No 79/ 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atau sanksi administratif.

Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 yang mencabut HO atau Izin Gangguan.

Terkait hal itu Koordinator Forpi Kota Jogja FX Harry Cahya mendorong Pemkot Jogja segera mencari solusi alternatif guna mengantisipasi semakin menjamurnya toko modern berjejaring di Kota Jogja. Hal itu bisa berupa pengajuan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan usaha, pengaturan zonasi bagi pelaku usaha, sanksi pidana atau sanksi administratif serta perlindungan bagi pedagang kecil khususnya pasar tradisional. “Perwal yang ada saat ini perlu di-review ulang termasuk penyiapan aturan antisipasi Permendagri 19/ 2017,” ungkapnya.

Kekosongan hukum tersebut yang juga dinilai anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti sebagai celah yang dimanfaatkan para investor nakal. Adanya Permendagri tersebut membuat Perda No 2/ 2005 tentang izin gangguan dinilai tidak berlaku lagi. Selain tidak bisa melayani permohonan izin gangguan,Pemkot Jogja juga dianggap tidak bisa memungut retribusi HO, serta tidak lagi bisa mengawasi usaha.Meski hingga saat ini perdanya belum dicabut. “Bagian Hukum perlu segera membuat kajian apakah adanya Permendagri berarti Perda HO tidak berlaku atau seperti apa, karena perdanya belum dicabut,” ujar politikus PKS itu.

Pengamat hukum UMY Trisno Raharjo menilai keberadaan Permendagri membuat status Perda HO tidak jelas. Secara hukum perda tersebut masih berlaku karena belum dicabut, tapi pada saat bersamaan harus menghormati peraturan yang ada di atasnya, yaitu Permendagri.

Tapi Trisno menilai Perda HO tersebut masih bisa digunakan menjerat para pelanggarnya. Jika dianggap kurang, staf ahli Wali Kota Jogja itu menyarankan bisa menggunakan Perda lain. “Bisa dengan IMB atau Amdal yang digunakan dasar suatu usaha,” saran dekan FH UMY itu. (pra/din/mg1)