JOGJA – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta (KONI DIJ) menggelar rapat koordinasi guna persiapan memilih dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI DIJ sepeninggal Hadianto Ismangoen yang wafat Kamis (25/1) lalu.

Rapat koordinasi untuk menentukan rencana rapat pleno pengurus KONI DIJ yang akan diadakan pada 3 Februari mendatang. Rapat tersebut nantinya akan menentukan dan menetapkan Plt Ketum KONI DIJ menggantikan ketum sebelumnya.

Sekretaris Umum KONI DIJ Agung Nugroho mengatakan, unsur yang dipilih sebagai Plt, salah satunya dari tiga wakil ketua yang menjabat saat ini. Yakni Ketua I Djoko Pekik Irianto, Ketua II Triyandi Mulkan dan Ketua III GKR Bendara. Plt yang terpilih nantinya akan menjalankan sejumlah tugas krusial.

Tugas-tugas penting itu di antaranya melanjutkan program yang sudah ditentukan ketum sebelumnya. Sedangkan yang terpenting, mempersiapkan Musyawarah Olahraga Daerah Luar Biasa (Musordalub), guna memilih ketua umum baru.

Diharapkan agenda ini bisa segera terlaksana pada awal Maret 2018, dari maksimal waktu enam bulan yang ditentukan, seperti tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Tahun 2017, Bagian Keduabelas Pejabat Pelaksana Tugas Pasal 29. Juga Bagian Kesebelas Penggantian Pengurus Antar Waktu Pasal 28

“Selesai rapat pleno, hasil akan dikirimkan ke KONI Pusat, untuk pengukuhan Plt. Mudah-mudahan awal Maret selesai, karena untuk menghormati 40 hari meninggalnya almarhum dokter Antok juga. Untuk pemilihan calon ketum nanti setelah tentukan Plt, dalam Musordalub,” jelas dia.

Agung menjelaskan, rapat pleno nantinya hanya dihadiri oleh unsur pimpinan dan ketua bidang yang termasuk dalam Pengurus KONI DIJ. Sedangkan Musordalub, akan mengundang pengurus daerah cabang olahraga (pengda cabor) maupun fungsional, yang menjadi anggota KONI DIY dan memiliki hak suara dalam memilih Ketum baru.

Selain itu, dalam Musordalub tersebut, juga bisa digelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2018 sekaligus, sebagai upaya untuk efisiensi waktu dan anggaran. Agar berjalan netral, rapat pleno akan dipimpin oleh sekum.

“Itu sesuai dengan Bagian Kedelapan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 25 Ayat 3 bahwa Sekjen/Sekum/Sekretaris mewakili Ketum dan Waketum apabila berhalangan. Rapat Pleno hanya khusus penetapan Plt, lalu Plt segera dalam waktu sesingkat-singkatnya harus sudah laksanakan Musordalub,” ujar Triyandi Mulkan.

Sebelumnya, Senin (29/1) sejumlah unsur pimpinan menghadiri rapat koordinasi yang berlangsung di kantor KONI DIJ. Di antaranya Ketua I Djoko Pekik Irianto, Ketua II Triyandi Mulkan, Ketua III GKR Bendara, Sekretaris Umum Agung Nugroho, Bendahara Cahyo Indarto, Wakil Bendahara Agung Etti Hendrawati, Ketua Bidang Hukum Achiel Suyanto, dan Anggota Bidang Hukum Tri Agus Heryono. (riz/din/mg1)