JOGJA – Jalan islah menyatukan dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibahas di Jogja. Sejumlah politisi senior partai berlambang Kakbah itu menggalang pertemuan di kantor DPW PPP DIJ Jalan Tentara Rakyat Mataram Jogja, Senin (29/1).

Mereka berasal dari pendukung Djan Faridz dan kelompok pro Romahurmuziy (Romi). Di antaranya seperti Tamam Ahda, Anwar Sanusi, dan Somali. Juga tampak pencetus Mega Bintang dari Surakarta Moedrik Sangidoe dan tokoh PPP DIJ HM. Syukri Fadholi.

Para politisi senior itu disambut Ketua DPW PPP DIJ Muhammad Yazid yang bertindak sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan itu para tokoh itu sepakat mengadakan islah demi menyatukan kubu Djan Faridz dengan Romi. Mekanisme islah itu dilakukan melalui penyelenggaraan muktamar luar biasa (MLB) sebagai jalan menuju islah secara nasional.

“Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi dan konsolidasi menggagas gerakan moral agar PPP kembali ke khittah,” ujar Syukri Fadholi.

Di mata Syukri, baik Djan Faridz maupun Romi telah sama-sama melanggar anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Adapun yang dimaksud kembali ke khittah demi memperbarui citra sebagai partai Islam yang memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim.

“PPP harus kembali ke asas dan bukan ke Djan Faridz atau Romi,” tegasnya.

Untuk mengakhiri dualism kepemimpinan, jalan yang dapat ditempuh hanya melalui MLB. Dukungan penyelenggaraan MLB telah disampaikan struktural partai dari pengurus anak cabang (PAC) atau tingkat kecamatan hingga DPW (tingkat provinsi).”Mereka sepakat mendukung MLB,” tegas wakil wali kota Jogja periode 2001-2006 ini.

Sedangkan Taman Ahda mengingatkan islah nasional dan MLB penting dilakukan. Itu karena terkait agenda politik nasional pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang digelar serentak pada 2019. MLB dijadwalkan digelar paling lambat April 2018. Alasannya setelah April nanti ada tahapan pileg berupa pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten, kota dan provinsi serta DPR RI. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, PPP meraih 39 kursi di DPR RI. (kus/ila/mg1)