JOGJA – Begitu keluar dari pintu selatan Stasiun Tugu Jogja, Atik yang hendak menuju Malioboro, harus berjalan di bahu jalan Pasar Kembang. Padahal jalan di selatan stasiun Tugu Jogja itu sudah penuh dengan kendaraan yang menjemput penumpang maupup untuk parkir.

“Ya tidak nyaman, dulu kalau turun di Tugu bisa lewat pintu depan langsung ke Malioboro,” ujar penumpang asal Jakarta itu Senin (29/1).

Menurut Atik, yang paling tidak tiga bulan sekali ke Jogja untuk urusan pekerjaan itu, keamanan dan kenyamanan penumpang yang baru turun di Statsiun Tugu terganggu. “Katanya dulu mau dibangunkan trotoar ke Malioboro, tapi kok lama tidak jadi,” tambahnya.

Persoalan pembangunan trotoar bagi pejalan kaki di selatan Stasiun Tugu Jogja itu hingga saat ini mangkrak. Setelah berhasil menggusur para pedagang kaki lima (PKL) yang dulu berjualan di sana pada 5 Juli 2017 lalu, jalur pedestrian yang dijanjikan akan dibangun PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum terealiasi. Bahkan jalan Pasar Kembang juga kembali macet karena keberadaan parkir. Hal itu pula yang membuat mantan PKL di sana yang tergabung dalam Tri Manunggal Karsa kembali menuntut.

“Omong kosong mau dibangun jalur pedestrian, lihat saja di sana tambah macet, kotor, pesing,” ujar Sekretaris Paguyuban Tri Manunggal Karsa Efrion Sikumbang saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jogja.

Menurut Efrion, selama tujuh bulan ini para pedagang eks Pasar Kembang praktis hanya menganggur. Selama itu pula, lanjut Efrion, para pedagang menanti solusi dari Pemkot Jogja.

“PKL Malioboro mau direlokasi saja diajak rembukan, kami yang punya kartu pedagang resmi hingga saat ini belum pernah diajak berembuk, murni kami diabaikan,” tegasnya.

Untuk itu sebanyak 26 pedagang eks Pasar Kembang yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja Senin (29/1) mengajukan gugatan kepada PT KAI, Executive Vice President PT KAI Daop 6 Jogja, Panitikismo Keraton Jogja serta Pemkot Jogja.

Mereka mengajukan gugatan secara perdata pada tergugat untuk mengganti rugi karena tidak bisa berjualan selama tujuh bulan ini sebesar Rp 21,21 miliar serta kerugian berupa hilangnya Pasar Kembang sebesar Rp 80 miliar.

“Total yang dimintakan sebesar Rp 101,21 miliar,” ujar kuasa hukum para PKL Luthfi Mubarok SH.

Dikonfirmasi terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 6 Jogja Eko Budiyanto mengatakan, langkah yang diambil PT KAI selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Eko menilai langkah yang diambil oleh para pedagang dengan mengajukan gugatan ke PN Jogja merupakan hak para pedagang.

“Itu hak mereka, yang jelas kami sudah sesuai aturan, tidak melanggar hukum,” tuturnya.

AKAN DITATA: Suasana di pintu selatan Stasiun Tugu Jogja. Para PKL yang dulu berjualan di lokasi tersebut merasa terabaikan karena tergusur. (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

Terkait dengan pembangunan jalur pedestrian di selatan Stasiun Tugu Jogja, Eko mengklaim prosesnya terus berjalan. Tapi dia mengakui prosesnya berjalan lambat, salah satunya karena kemarin berbarengan dengan pelaksanaan libur akhir tahun. Tapi untuk target penyelesaian, Eko tidak bisa menjawab. “Progresnya bisa lihat sendiri, terus berlangsung, kalau target belum tahu persis, secepatnya lah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja Maryustion Tonang ketika ditemui di kantor DPRD Kota Jogja mengaku akan mengikuti semua proses yang berjalan. “Ya ikuti saja prosesnya,” ujarnya. (pra/ila/mg1)