BANTUL – Pemkab Bantul ternyata belum bisa mengambil langkah taktis untuk menjawab keluhan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) atas minimnya penghasilan mereka. Yakni tak lebih dari Rp 850 ribu per bulan.

Kabid Pegawai dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Bantul Agus Sriyana mengklaim, formulasi upaya peningkatan kesejahteraan GTT/PTT sedang disusun. Kemarin (23/1) dinas menggelar forum group discussion khusus membahas persoalan ini.
“Karena (kenaikan) ada syarat dan ketentuannya,” ujarnya. Alasan inilah yang membuat Agus enggan membeberkan nominal kenaikan honor GTT/PTT.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Bantul Suwandi mengungkapkan bahwa upaya peningkatan honor GTT/PTT sejatinya telah diinisiasi sejak dua tahun terakhir. Target pendapatan mereka di 2018 minimal Rp 1 juta. Suwandi mengakui jika target tersebut masih jauh dari cukup. Bahkan tak memenuhi standar upah minimum kabupaten (UMK) Bantul Rp 1,4 juta. Kendati demikian, angka tersebut cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Dulu (insentif, Red) GTT/PTT dari pemkab Rp 200 ribu, naik jadi Rp 600 ribu per bulan,” katanya

. Suwandi mendorong pemkab kembali meningkatkan insentif GTT/PTT di 2018. Minimal menjadi Rp 800 ribu. Itu untuk memenuhi target Rp 1 juta per bulan. Dengan perhitungan Rp 800 ribu dari pemkab, ditambah Rp 200 ribu dari lembaga di mana GTT/PTT mengabdikan diri.
“Tahun ini kami minta alokasi anggaran Rp 2 miliar khusus untuk GTT/PTT,” ungkapnya. (zam/yog/ong)