JOGJA – Mal untuk pedagang kaki lima (PKL) yang disiapkan Pemprov DIJ di bekas bioskop Indra, langsung ditolak oleh pedagang. Para PKL yang sehari-hari berjualan di Malioboro secara tegas menyatakan menolak direlokasi dari tempat mereka berjualan saat ini.

“Sejak awal kami sudah katakan mau ditata tapi tidak mau kalau digusur atau direlokasi,” tegas Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jogja Rudiarto ketika dihubungi kemarin (23/1).

Rudiarto mengaku belum pernah diajak rembukan oleh Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ terkait hal itu. “Kami siap untuk berembuk tapi tidak jika direlokasi,” lanjutnya.

Konsep mal untuk PKL tersebut juga baru diketahuinya dari pemberitaan media.Menurut dia, konsep mal PKL yang dibuat hingga lantai tiga dinilainya sangat merugikan pedagang. Secara tegas Rudi menyebut bisnis di lantai tiga sangat merugikan karena jarang pengunjung yang mau naik ke sana. “Itu sama saja membunuh PKL secara perlahan,” tuturnya.

Untuk penataan Rudi mengatakan, para pedagang siap untuk ditata. Seperti tampilan lapak PKL yang dinilai belum sesuai, mereka siap ditata supaya terlihat lebih baik. “Yang belum baik itu diperbaiki bukan direlokasi,” tegasnya.

Hal lain yang juga menjadi pertanyaannya terkait kapasitas yang hanya mampu menampung sekitar 400 PKL. Padahal Rudi menyebut jumlah PKL di Malioboro terdapat lebih dari 2.500. Tapi, sesuai data di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro jumlah PKL di Malioboro mencapai 1.786 pedagang.

Jumlah itu tergabung dalam beberapa komunitas atau paguyuban PKL yakni PKL Tri Darma sebanyak 800 pedagang, Pemalni ada 440 pedagang, Padma sekitar 23 pedagang, Pasar Senthir ada 214 pedagang. Kemudian paguyuban pedagang Handayani kuliner siang hari mencapai 61 pedagang, pedagang lesehan malamMalioboro ada 43pedagang, Pasar Sore sebanyak 104 pedagang. Serta Paguyuban Sosrokusumo ada 11 pedagang dan Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY) unit 37 ada 90 pedagang. “Itu pedagang resmi, jumlahnya sudah kami kunci tidak ada penambahan lagi,” tuturnya.

Sementara itu, di saat Pemkot Jogja terus menambah areal pedestrian di Kota Jogja, keberadaan trotoar sebagai penunjangnya ternyata masih dinilai kurang. Bahkan trotoar di Kota Jogja justru saat ini lebih banyak digunakan tidak sebagaimana fungsinya.

Hal itu yang mengemuka dalam diskusi antara Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Kota Jogja bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ Selasa (23/1).

“Di Kota Jogja ini banyak ditemukan trotoar yang justru jadi lokasi berjualan PKL, parkir, pangkalan taksi hingga halte Trans Jogja,” ujar perwakilan KP4 Kota Jogja Harta Nining Wijaya.

Diakuinya, kondisi serupa juga ditemukan di hampir semua kota di Indonesia. Bahkan dirinya menyebut hasil kajian nasional 90 persen kondisi trotoar di Indonesia tidak ideal.

Untuk itu, KP4 Kota Jogja meminta pemerintah daerah setempat menyediakan trotoar yang layak. Dia mencontohkan pengalaman pada 2015 lalu pernah mencoba trotoar di Jalan Suroto Kotabaru. Meski panjangnya kurang dari satu kilometer, di sana ditemukan beragam pelanggaran hak trotoar. Di antaranya menjadi lokasi pendirian papan rambu sepeda, tiang telepon, papan nama jalan serta guiding block yang tidak sesuai peruntukan. “Yang terjadi pejalan kaki dalam posisi lemah,” ujarnya.

Kepala Perwakilan ORI DIJ Budhi Masturi mengungkapkan, idealnya trotoar di wilayah perkotaan memiliki lebar dua meter lebih. Tapi, trotoar ideal tersebut sulit ditemukan di Kota Jogja. Dia hanya menyebut trotoar di Malioboro yang bisa memenuhi syarat ideal tersebut.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kota Jogja Umi Akhsanti mengakui kondisi trotoar di Kota Jogja belum ideal. Untuk perluasan trotoar diakuinya sudah sulit mengingat lebar jalan dan trotoar yang terbatas.

“Kota Jogja ini beda dengan kota lain, wilayahnya sudah jadi kalau pun bisa hanya dilakukan penataan,” tuturnya.
Menurut Umi mulai tahun lalu pihaknya sudah mulai menyasar penataan trotoar dibarengkan dengan pemeliharaan jalan. Hal itu sudah dilakukan di kawasan Embung Lagensari dan Jalan Balapan.

Di sana, jelas Umi, para pedagang sudah mau memundurkan lapaknya. “Dulu ada trotoar yang tinggal 40 sentimeter, sekarang sudah ada satu meteran,” ungkapnya.

Pada 2018 ini konsep serupa akan dilanjutkan ke kawasan lain. Umi mencontohkan seperti di kawasan Prawirotaman. Di kawasan wisata tersebut di sisi utara jalan akan ditambah dengan trotoar selebar satu hingga 1,2 meter. Sedang di Jalan Ipda Tut Harsono juga akan dilakukan penataan trotoar.

APBD Kota Jogja tahun ini, lanjutnya, disiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk pemeliharaan jalan dan trotoar. “Ada juga di Jalan Suroto Kotabaru yang dengan Dana Keistimewaan,” ujarnya.

Sedang untuk alih fungsi trotoar, Umi menyebut hal itu di luar kewenangannya. Pihaknya hanya bertugas untuk menyediakan trotoar, sedang untuk pengawasan ada di wilayah. “Harapan kami jika PKL sudah mau mundur jangan sampai maju lagi ke trotoar,” tuturnya. (pra/ila/ong)