KULONPROGO – Tim percepatan pembangunan bandara mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Wates Kulonprogo Senin (22/1). Tim dipimpin Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Dia memastikan konsinyasi ganti rugi lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA) lancar.

“Kami ke PN Wates Kulonprogo untuk mendapat masukan apa yang bisa dilakukan percepatan. Khususnya terkait konsinyasi bandara,” kata Hasto usai pertemuan dengan Ketua PN Wates Marliyus MS.

Menurut Hasto, jika dalam konsinyasi pembeli (Angkasa Pura I/AP I) dan pemilik lahan telah sepakat, konsinyasinya dicabut. Bisa dilakukan pembayaran secara langsung. Syaratnya, perkara belum disidangkan.

Salah satu pemicu terhambatnya konsinyasi yakni kelengkapan syarat. Khususnya yang memiliki sengketa waris dan tidak kunjung selesai.

Jika dalam satu keluarga ada yang menolak dan mendukung maka terjadi konflik internal. Itu berimbas pada pencairan. Apalagi syarat pencairan ganti rugi konsinyasi harus terpenuhi.

Cotoh kasus, dalam satu keluarga ada lima anggota. Empat setuju, satu menolak. Sementara sertifikat dibawa satu anggota keluarga yang menolak.

Kasus seperti itu diharapkan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika akhirnya mentok, bisa menempuh jalur hukum.

“Empat anggota keluarga yang mendukung ini punya hak menggugat satu yang menolak. Karena syarat pencairan dana secara hukum seperti itu. Penjelasan dari PN seperti itu,” kata Hasto.

Dikatakan, dalam konsinyasi, perkara yang sudah diputus, lahan menjadi hak AP I. Masalahnya, ketika masih ada sengketa waris dan belum dicairkan, tetap akan menghambat land clearing.

PN Wates selama ini sudah memudahkan sidang-sidang konsinyasi. Artinya PN sepakat dan mendukung percepatan proses konsinyasi.

“Kami mencari simpul mana yang menghambat percepatan konsinyasi. Agar resonansinya nyambung dan kita bias melakukan percepatan konsinyasi,” kata Hasto.

Soal pendelegasian bagi warga pemilik lahan yang tidak beralamat di Kulonprogo, delegasi lancar karena komunikasi sudah online. Bisa ditembuskan ke Mahkamah Agung (MA),” kata Hasto.

Marliyus menegaskan, konsinyasi pada 2017, perkara yang masuk 250. Perkara yang sudah putus 236, dan sisanya 14 perkara.

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Terlepas dari kepentingan AP I mengejar target pembangunan bandara, Marliyus telah melakukan percepatan proses konsinyasi. “Antara lain sebelum sidang dilakukan penelaahan berkas. Sehingga sidang lancar, sekali sidang, putus,” kata Marliyus. (tom/iwa/mg1)