BANTUL – Kisruh pegawai di internal Pemkab Bantul terus bergejolak. Belum selesai masalah 346 bekas pegawai harian lepas (PHL) yang menuntut perpanjangan kontrak, kini muncul tuntutan dari pegawai kontrak. Tuntutan ini disuarakan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di lingkungan dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga. Merasa nasibnya bisa terancam di-nonjob-kan seperti PHL, mereka pun minta diangkat sebagai tenaga honorer. Koordinator GTT/PTT Bantul Sudarman mengungkapkan, surat keputusan (SK) pengangkatan seluruh GTT/PTT selama ini diteken kepala sekolah atau komite sekolah. SK pengangkatan model inilah yang menghantui para GTT/PTT. Sebab, kontrak kerja GTT/PTT dapat tidak diperpanjang. Bahkan, bukan tidak mungkin GTT/PTT tidak diberikan pekerjaan oleh kepala sekolah atau komite sekolah.”Itu semua tergantung kebaikan kepala sekolah atau komite sekolah,” ungkap Sudarman saat audiensi dengan Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo di gedung parlemen Bantul Senin (22/1).

Persoalan lain adalah kesejahteraan GTT/PTT. Saat ini ada dua sumber pendapatan GTT/PTT. Yakni honor dan insentif, yang jika dijumlahnya tak lebih dari Rp 850 ribu per bulan. Dari sekolah mendapat Rp 250 ribu. Ditambah insentif dari pemkab Rp 600 ribu. Itu adalah gambaran pendapatan GTT/PTT SD.

“Tiap sekolah beda-beda. Tergantung kemampuan keuangannya. Tapi maksimal tetap di kisaran Rp 800 ribuan,” bebernya. Kondisi tersebut dialami oleh 520 GTT/PTT di lingkungan SD dan SMP.

GTT/PTT di SMA/SMK lebih beruntung. Pendapatan mereka terbilang lumayan jika dibanding GTT/PTT SD. Totalnya mencapai Rp 1,5 juta per bulan. Kebijakan ini sejak pengelolaan SMA/SMK ditarik ke pemerintah provinsi.

Melihat perbedaan yang cukup jomplang, Sudarman meminta SK pengangkatan GTT/PTT SD dan SMP diteken bupati. Agar nasib mereka jauh lebih baik dan aman. Juga agar pendapatan mereka bisa setara upah minimum provinsi (UMP).

“Karena sumber dananya langsung dari APBD. Bukan dari sekolah lagi,” ungkap Sudarman GTT yang mengajar di SMAN 3 Bantul ini.

Panggih Widada, PTT SD Sendangsari, Pajangan, menambahkan, permintaan adanya peningkatan kesejahteraan bukan sekadar faktor materi. Lebih dari itu sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka. Tidak sedikit GTT/PTT yang telah mengabdi selama belasan tahun. Bahkan, beban GTT/PTT bisa melebihi guru reguler pegawai negeri sipil (PNS). Panggih sendiri diangkat sebagai PTT pada 1998 dengan SK sebagai pesuruh. Tapi dalam menjalankan tugas sehari-hari, Panggih merangkap sebagai penjaga malam, guru karawitan, bahkan jadi pembimbing pramuka. “Pendapatan yang saya terima setiap bulan, ya hanya Rp 850 ribu itu,” tegasnya.

Mendengar uneg-uneg tamunya, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengaku prihatin. Karena itu dia berkomitmen mendukung upaya peningkatan kesejahteraan GTT/PTT. Termasuk mendorong pengangkatan mereka melalui SK bupati.

Kendati demikian, Hanung menjelaskan, pengangkatan dengan SK bupati harus melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Merujuk ketentuan regulasi ini, pegawai kontrak tak dapat diangkat melalui SK bupati.

“Kami akan melayangkan surat ke pusat untuk perubahan undang-undang ASN,” ucapnya singkat.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Bantul Agus Sriyana mengaku sulit memenuhi tuntutan GTT/PTT. Lagi-lagi faktor regulasi menjadi kendalanya. Menurut Agus, ketentuan Undang-Undang ASN hanya ada dua jenis pegawai. Yaitu, ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Karena itu pengangkatan GTT/PTT tetap harus melalui kontrak.

“P3K sebutannya macam-macam. Ada PHL, pegawai kontrak, dan GTT/PTT,” paparnya. (zam/yog/mg1)